Breaking News:

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Sampai Dipanggil Mahfud MD soal Proyek Satelit Kemenhan

Kasus dugaan pelanggaran hukum kontrak pembuatan satelit tahun 2015 itu disebut merugikan negara sampai hampir Rp 1 triliun.

Editor: Waode Nurmin
Tangkap Layar Kompas Tv
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa Terima Tugas Pengamanan Saat KTT G20 di Bali (Tangkap Layar Kompas Tv) Sabtu (27/11/2021) 

TRIBUN-TIMUR.COM - Kasus dugaan pelanggaran hukum kontrak pembuatan satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membuat Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sampai dipanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Pemanggilan itu menurut Jenderal Andika Perkasa untuk menyampaikan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI.

Kasus dugaan pelanggaran hukum kontrak pembuatan satelit tahun 2015 itu disebut merugikan negara sampai hampir Rp 1 triliun.

Jenderal Andika Perkasa pun mengatakan sudah bertemu dengan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (14/1/2022).

“Beliau (Mahfud) menyampaikan bahwa proses hukum ini segera akan dimulai dan memang beliau menyebut ada indikaasi awal, indikasi awal beberapa personel TNI yang masuk dalam proses hukum,” kata Andika di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (14/1/2022).

Baca juga: Kementerian Prabowo Subianto Diselidiki Kejagung, Dilaporkan Mahfud MD Sudah Rugikan Negara Miliaran

Mendengar hal tersebut, Andika mengaku tak masalah jika ada oknum anggota TNI yang nantinya diproses hukum terkait kasus kontrak pembuatan satelit Kemenhan tersebut.

"Oleh karena itu saya siap mendukung keputusan dari pemerintah untuk melakukan proses hukum," jelas Andika.

Namun demikian, pihaknya masih menunggu nama-nama anggota TNI yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

“Jadi kami menunggu nanti untuk nama-namanya yang memang masuk dalam kewenangan kami,” tukas Andika.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan, proyek pengelolaan satelit yang ada di Kemenhan membuat negara menelan kerugian ratusan miliar.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved