Breaking News:

Kementerian Pertahanan Diselidiki Kejagung, Dilaporkan Mahfud MD Sudah Rugikan Negara Miliaran

Pada saat melakukan kontrak dengan Avanti pada 2015, Kemenhan ternyata belum memiliki anggaran untuk keperluan tersebut.

Editor: Waode Nurmin
(Dokumen Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung)
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memberikan arahan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan 78, Kamis (2/12/2021). 

TRIBUN-TIMUR.COM - Kementerian Pertahanan yang kini dipimpin Prabowo Subianto lagi diselidiki oleh Kejaksaan Agung.

Kemenhan dilaporkan sudah membuat negara rugi sampai triliunan rupiah.

Permasalahan tersebut baru-baru ini diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Yakni proyek pengelolaan satelit yang ada di Kemenhan tahun 2015.

Kerugian itu terjadi lantaran adanya penyalahgunaan dalam pengelolaan Satelit Garuda-1 yang telah keluar orbit dari slot orbit 123 derajat bujur timur (BT) pada 2015 sehingga terjadi kekosongan pengelolaan satelit oleh Indonesia.

Berdasarkan peraturan International Telecommunication Union (ITU), negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk mengisi kembali slot orbit.

"Apabila tidak dipenuhi, hak pengelolaan slot orbit akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan oleh negara lain," ujar Mahfud dalam konferensi pers virtual, Kamis (13/1/2022).

Adapun permasalahan ini berawal ketika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memenuhi permintaan Kemenhan untuk mendapatkan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat BT guna membangun Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan).

Kemenhan kemudian membuat kontrak sewa Satelit Artemis milik Avanti Communication Limited pada 6 Desember 2015.

Kontrak itu dilakukan kendati penggunaan slot orbit 123 derajat BT dari Kemkominfo baru diterbitkan pada 29 Januari 2016.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved