Polda Metro Jaya
Jenderal Asal Makassar Irjen Fadil Imran Diisukan Jadi Pengganti Gubernur Jakarta Anies Baswedan
Jenderal Asal Makassar, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran digadang-gadang akan menggantikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
TRIBUN-TIMUR.COM- Jenderal Asal Makassar, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran digadang-gadang akan menggantikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Oktober 2022 mendatang.
Perwira tinggi dua bintang ini pun santer menjadi salah satu calon selain beberapa kandidat lain.
Isu itu pun 'menggelinding' di Jakarta beberapa bulan sebelum Anies Baswedan berhenti sebagai gubernur.
Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk perwira polisi pernah dilakukan saat menunjuk Komisaris Jenderal Polisi Muhamad Iriawan sebagai penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat pada 2018 lalu.
Kemudian Irjen Pol Carlo Brix Tewu sebagai Pj Gubernur Sulbar tahun 2018 lalu juga.
Irjen Pol Fadil Imran memang sudah lama bertugas di Jakarta.
Kariernya sebagai polisi memang banyak dihabiskan di ibu kota.
Ia pernah menjadi Wakasat Sabhara Polres Metro Jakarta Barat, Kapolsek Metro Cengkareng (1999), Kapolsek Metro Tanah Abang (2002), Kasat III Dit Reskrimum Polda Metro Jaya (2008), Kapolres KP3 Tanjung Priok (2008) dan Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya (2009).
Baca juga: Ingat Kasat Cantik AKP Rita Yuliana Kini Jadi Anak Buah Jenderal Asal Makassar Irjen Fadil Imran
Ketika berpangat Komisaris Besar, ia menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Metro Jaya (2016).
Kemudian, sejak tahun 2020, Kapolri memutasinya kembali ke Jakarta dari jabatan Kapolda Jawa Timur.
Intinya, Fadil Imran tahu seluk beluk Jakarta sejak masih awal menjadi polisi 30 tahun lalu.
Respon Sesneg
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyebutkan, pemerintah pusat belum menentukan penjabat (Pj) yang akan menggantikan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Oh enggak, belum ada (penjabat DKI Jakarta), belum ada,” kata Pratikno, dikutip dari tayangan YouTube Sekreriat Presiden, Sabtu (8/1/2022).
Menurut Pratikno, pemerintah harus menunjuk penjabat di beberapa provinsi sekaligus, tidak hanya DKI Jakarta.
Baca juga: Hebat! Jenderal Asal Makassar Fadil Imran Tuntaskan Balapan Liar Puluhan Tahun di Jakarta
“Pj kan banyak di daerah lain juga. Tapi (penunjukan) belum ada sama sekali. Nanti prosesnya juga lewat Kemendagri,” tutur dia.
Diketahui terdapat tujuh gubernur yang akan habis masa jabatannya tahun ini.
Selain Anies, ada pula Gubernur Aceh Novi Iriansyah, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Kemudian, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Gubernur Sulawesi Barat Muhammad Ali Baal, serta Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 yang disempurnakan melalui UU Nomor 6 Tahun 2020, kepala daerah tersebut akan diganti dengan penjabat.
Para penjabat akan menggantikan gubernur, wali kota dan bupati hingga ada kepala daerah definitif yang terpilih dalam Pilkada serentak 2024.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irman, penjabat yang akan dipilih menggantikan gubernur adalah pejabat pimpinan tinggi madya.
“Ini selevel dirjen, bisa sekjen, irjen, bisa kepala badan, bisa sestama, itu yang selevel disebut pejabat tinggi bagian,” kata Benny, Kamis (7/1/2022).
Baca juga: Dulu Desmond Junaidi Mahesa Diculik Kini Jadi Anggota Partai Bentukan Bos Tim Mawar Prabowo
Syarat lainnya, kata Benny, calon penjabat harus mengetahui tata cara pemerintahan. Sehingga proses pemerintahan, pembangunan, serta layanan publik tetap berjalan.
Adapun masa jabatan Anies beserta wakilnya, Ahmad Riza Patria, akan habis pada Oktober 2022.
Setelah masa jabatannya habis, posisi gubernur akan diisi oleh Pj yang dipilih melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemudian diusulkan ke Presiden Joko Widodo.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI, Gembong Warsono menilai, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono merupakan sosok yang sangat mengenal DKI Jakarta.
Kriteria semacam itu, kata dia, diperlukan bagi seorang Pj di DKI Jakarta, mengingat masa menjabatnya akan cukup lama, yakni sejak Oktober 2022 hingga 2024.
"Kalau secara pribadi, Pak Heru baik, penguasaan persoalan Jakarta saya kira oke. Tapi apakah pilihan jatuh kepada Pak Heru? Kan kita enggak tahu," kata Gembong.
Selain Heru Budi, Banyak yang Patut Dipertimbangkan Gembong belum bisa memastikan apakah Heru menjadi calon kuat sebagai Pj DKI Jakarta.
"Soal sosok tentunya presiden lebih memahami," kata Gembong.(*)
Baca juga: Video Irjen Fadil Imran Tunjuk Anak Buah Naik Panggung Gegara Tak Tahu Isi Pidatonya,Viral di TikTok