Mafia Tanah Diduga Bermain pada Pembebasan Lahan Bendungan Karalloe, Hamka B Kady: Usut Tuntas

TRIBUNJENEPONTO.COM - Anggota DPR RI Hamka B Kady angkat bicara soal adanya beberapa lahan yang belum dibayarkan di Bendungan Karalloe.

Diketahui Bendungan Karalloe terletak di perbatasan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto.

Namun dalam pembangunan Bendungan Karalloe hingga sudah difungsikan sekarang masih menyengsarakan pemilik lahan.

Pasalnya kurang lebih 30 orang pemilik lahan di Bendungan Karalloe belum dibayarkan.

Menanggapi hal tersebut Komis V Anggota DPR RI, Hamka B Kady angkat bicara.

Ia mengatakan sangat setuju jika kasus pembayaran lahan di Bendungan Karalloe diusut tuntas.

Apalagi masyarakat yang belum dibayarkan lahannya menduga ada permainan oknum mafia tanah.

"Setuju diusut tuntas saja supaya clear dan clean, kalau bisa diduga seperti itu," ujar Hamka B Kady saat di konfirmasi dari pihak media, Selasa (11/1/2022).

Dengan ada informasi seperti itu, anggota DPR RI ini merespon tuntutan para pemilik lahan yang belum dibayarkan.

Bahkan, Hamka B Kady mengaku sudah pernah mendengar informasi bahwa adanya lahan belum dibayar.

"Saya juga belum menerima aduan resmi, tapi suara seperti itu terdengar," jelasnya.

Selaku mitra PUPR, Hamka B Kady berjanji akan menulusuri langsung kasus ini ke pihak yang bersangkutan

"Olehnya itu saya juga sudah pertanyakan kepada Balai Pompengan dan nanti saya coba telusuri lagi infonya," bebernya.

Diberitakan sebelumnya, bahwa pada tanggal 9 Januari lalu pemilik lahan melakukan aksi unjuk rasa dipinggiran danau Bendungan Karalloe.

Dalam aksinya, warga hanya meminta haknya.

Semenjak lahannya digunakan di Bendungan Karalloe, warga tersebut sudah kehilangan mata pencaharian.

Sehingga untuk mencari makan pun sangat susah bagi warga yang dipakai lahannya di Bendungan Karalloe.(Tribun-Timur.com)

Laporan Kontributor Tribun Jeneponto. Rakib