Breaking News:

Tribun Makassar

BPJamsostek Makassar Beri Santunan Kematian Rp42 Juta Kepada Ahli Waris Siswa Magang

Penyerahan dilakukan oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Imran Jausi bersama Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Makassar, Hendrayanto.

Penulis: Siti Aminah | Editor: Muhammad Fadhly Ali
Humas BPJamsostek
Pemberian santunan kepada siswa magang oleh BPJamsostek Makassar. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Kota Makassar melakukan penyerahan secara simbolis kepesertaan perlindungan kepada siswa magang.

Penyerahan dilakukan oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Imran Jausi bersama Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Makassar, Hendrayanto.

Dihadiri oleh Kepala Sekolah SMK 6 Makassar dan SMK 1 Makassar serta siswa bersangkutan.

Pengarahan berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan.

Selain itu BPJamsostek Makassar juga menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada ahli waris siswa magang yang mengalami musibah meninggal dunia.

Adapun nilai santunan kematian yang diberikan sebesar Rp42 juta.

Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Makassar Hendrayanto mengatakan,  perusahaan yang menerima pekerja magang, wajib memberikan jaminan perlindungan kerja.

Salah satunya lewat BPJS Ketenagakerjaan.

Ia menyampaikan, peran pekerja magang pada perusahaan dianggap memberikan kontribusi.

Sehingga mereka berhak memiliki perlindungan kerja yang layak.

"Sesuai dengan arahan Dinas Provinsi, seluruh anak magang itu wajib diikutkan program jaminan sosial ketenagakerjaan," ucap Hendrayanto, Senin (10/1/2022).

Kata dia, hal ini seyogyanya telah diatur lewat UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan)

Dimana jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu hal yang wajib diberikan perusahaan di samping uang transport/uang saku dan sertifikat di akhir masa pemagangan.

Selain tenaga magang, Hendrayanto juga menghimbau agar ada peningkatan kesejahteraan terhadap anggota Korpri Pendidik dan Kependidikan.

"Seluruh tenaga kependidikan yang swasta mengimplementasikan surat edaran Kementerian Pendidikan tahun 2021 No 8," pungkasnya.(Tribun-Timur.com)

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved