Ahok
Tagar #UsutDugaanKorupsiAhok Mencuat di Twitter
ramai hastag #UsutDugaanKorupsiAhok alias Basuki Tjahaja Purnama di Twitter saat ribut-ribut soal Pertamina.
TRIBUN-TIMUR.COM- Saat ini ramai hastag #UsutDugaanKorupsiAhok alias Basuki Tjahaja Purnama di Twitter.
Kejadian ini pun trending topic di Twitter hingga Selasa (28/12/2021).
Dikutip dari website jakarta.bpk.go.id, salah satu yang menarik perhatian adalah kasus dugaan korupsi lahan Cengkareng.
Selain itu, beberapa yang viral juga adalah kasus pembangunan RS Sumber Waras.
Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kecewa terhadap Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menunda sidang perdana praperadilan gugatan kasus tersebut.
Sidang tunda karena Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI sebagai pihak termohon tidak hadir.
Baca juga: Foto Ini Jadi Bukti Bagaimana Perlakuan Ahok ke 2 Anaknya Setelah Cerai dengan Veronica Tan
“Kecewa karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kapolda dan Kompolnas sudah hadir. Panggilan kepada pihak terkait juga sebulan yang lalu, mestinya Kajati cukup waktu untuk bikin surat kuasa dan surat tugas kepada anak buahnya,” ujar Boyamin Saiman, Senin (22/2/2021).
Boyamin menegaskan, dengan ketidakhadiran Kejati menjadikan kasus berlarut–larut. Padahal penanganan perkara dugaan korupsi lahan Cengkareng sudah mangkrak 4 tahun,” tegasnya.
Dalam sidang perdana ini Hakim Tunggal Fauziah Hanum mengatakan sidang ditunda sebab pihak termohon (Kejati DKI Jakarta) tidak hadir.
“Kami akan panggil kembali satu minggu ke depan, jadi ditunda” kata Fauziah di PN Jaksel, Senin (22/2/2021).
Penelusuran Aiman
AIMAN menemukan pola korupsi ratusan miliar rupiah yang berulang.
Pertama kali terungkap di era Gubernur Ahok dan berulang di era Gubernur Anies.
Polanya serupa, dengan kelompok yang diduga sama, siapapun pejabatnya.
Baca juga: Ingat Julianto Tio? Dulu Bikin Ahok Memohon Supaya Tinggalkan Veronica Tan, Kondisi Terbarunya
Hasil riset program AIMAN menuntun pada pembahasan soal korupsi lahan di lingkup pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dilakukan oleh oknum pejabatnya.