Breaking News:

Oknum Kepala Desa di Maros Ditahan Kejari Diduga Korupsi ADD dan DD, Jumlahnya Fantastis

Suryani ditahan Kejari Maros setelah menjalani proses pemberkasan di ruang penyidik, beberapa jam.

Editor: Ansar
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Ilustrasi korupsi 

TRIBUN-TIMUR.COM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros, menahan Kepala Desa Bontomanurung, Kecamatan Tompobulu, Suryani, Selasa (28/12/2021).

Suryani ditahan Kejari Maros setelah menjalani proses pemberkasan di ruang penyidik, beberapa jam.

Sekira pukul 16.00 wita, Suryani diseret ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk menjalani penahan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Maros, Raka Buntasing Panjongko mengatakan, pihaknya telah menahan oknum Kades tersebut dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.

"SN ini kami tahan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi mengenai pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (Dana Desa) di Desa Bontomanurung Kecamatan Tompobulu," kata Raka melalui rilisnya kepada tribun-timur.com.

Kepala Desa Bontomatinggi, Kecamatan Tompobulu, Suryani ditahan Kejari Maros setelah menjalani proses pemberkasan di ruang penyidik, beberapa jam.
Kepala Desa Bontomatinggi, Kecamatan Tompobulu, Suryani ditahan Kejari Maros setelah menjalani proses pemberkasan di ruang penyidik, beberapa jam. (Kejari Maros)

Berdasarkan hasil penyidikan, Suryani diduga telah menyalagunakan ADD dan DD tahun 2019 – 2020.

Suryani menggunakan ADD dan DD untuk kepentingan pribadi.

Padahal anggaran sebesar Rp 1,4 Miliar tersebut seharusnya digunakan untuk membangun desanya.

Namun hal itu tak dilakukan oleh Suryani. Anggaran dari pemerintah sudah cair, namun tak ada fisik atau pembangunan lain.

"Tersangka ditahan berdasarkan surat perintah penahanan tersangka nomor,  PRINT1317/P.4.16/Fd.1/12/2021 tanggal 28 Desember 2021," kata Raka,

Suryani dijerat pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001
tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi

Subsidair pasal 3 Jo Pasal 18 UURI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001
tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi.

"Akibat perbuatan tersangka berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat
ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 1.4b milar," katanya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved