Tribun Luwu Utara
15 Desa Jadi Lokasi Program Perlindungan Anak Sektor Kakao di Luwu Utara
Pemda Luwu Utara bekerjasama Perkumpulan Wallacea dengan Yayasan Save The Children Indonesia yang didukung oleh PT Mars.
Penulis: Chalik Mawardi | Editor: Saldy Irawan
lihat foto
TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Sebanyak 15 desa di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, menjadi lokasi program perlindungan anak di sektor kakao.
Program tersebut merupakan kolaborasi Pemda Luwu Utara bekerjasama Perkumpulan Wallacea dengan Yayasan Save The Children Indonesia yang didukung oleh PT Mars.
Secara umum program ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mempromosikannya melalui sistem perlindungan anak berkelanjutan khususnya di area rantai pasok PT Mars.
"Secara khusus untuk memperkuat sistem perlindungan anak dan meningkatkan kapasitas masyarakat, pemerintah, dan rantai pasok kakao untuk turut memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan perkembangan anak-anak serta mengurangi risiko keberadaan pekerja anak," kata Asrul selaku Program Manager Perlindungan Anak Sektor Kakao dari Perkumpulan Wallacea, Senin (20/12/2021).
Hal tersebut disampaikan Asrul pada Lokakarya Mempromosikan Kabupaten Luwu Utara menuju Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berlangsung di Aula Hotel Bukit Indah Masamba.
Adapun desa yang menjadi lokasi program tersebut diantaranya Pincara, Sepakat, Bumi Harapan, Mario, Baebunta, Bakka, Dandang, Kalotok, Tete Uri, dan Bone Subur sebagai desa core atau desa inti.
Sementara lima desa lainnya merupakan desa satelite.
Diantaranya Pute Mata, Sassa, Salama, Buntu Terpedo, dan Batu Alang.
Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat desa.
Pelatihan management kasus, pelatihan bagi cocoa doctor dan kader masyarakat, studi dasar pola pengasuhan di kalangan keluarga petani kakao, dan TOT pola pengasuhan dengan komponen sensitive gender selama 1 tahun ke depan.
"Program ini diharap bisa berkontribusi terhadap capaian KLA yang selama ini menjadi model dalam mengukur kesungguhan Pemda dalam memenuhi, menghormati, serta melindungi hak-hak anak," jelas Asrul.
Sementara itu, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, berharap melalui lokakarya dapat ditemukan apa yang menjadi pokok masalah.
Sehingga jika terjadi kasus, bisa langsung diintervensi penanganannya.
"Sebab jika kita bicara terkait sub sektor perkebunan kakao, kadang kita tidak bisa membedakan apakah anak ini membantu, belajar bekerja atau benar-benar bekerja. Itulah kemudian pentingnya membangun PATBM hingga level paling kecil," kata Indah yang hadir didampingi Plt Kepala DP2PA Marhani Katma dan Kepala Bappelitbangda Alauddin Sukri.
Pada kesempatan tersebut, bupati perempuan pertama di Sulsel ini juga mengapresiasi komitmen dari berbagai pihak.
"Upaya ini, kolaborasi yang manis ini harus terus menerus kita lakukan sebab Pemda tidak bisa sendirian untuk memenuhi lima kluster," katanya.
"Tantangannya semakin besar, kita harus menjadi jembatan yang kokoh dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang kita ambil berbasis hak anak," pinta Indah.
