Nasdem Soroti Kebijakan Pemprov Sulsel Soal Potongan TPP: ASN itu Ujung Tombak Pelayanan Publik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Anggota fraksi Nasdem DPRD Sulsel Mizar Rahmatullah Roem meminta pemotongan (tambahan penghasilan pegawai) TPP ASN dikaji kembali.

Hal itu disampaikan menanggapi keinginan Pemprov Sulsel memotong TPP ASN Sulsel dari 30 persen jadi 20 persen.

Mizar menilai pemotongan TPP ASN bisa berdampak sosial bagi para aparatur.

Apalagi pandemi Covid-19 punya dampak luas kepada sendi-sendi kehidupan masyarakat.

"Kita minta prosesnya harus matang dan melihat dampak sosial bagi ASN," kata Mizar saat dihubungi Tribun Timur Kamis (2/12/2021).

Mizar paham betul arti penting TPP bagi ASN.

Sebab Mizar dulunya adalah aparatur Pemprov Sulsel sebelum terjun ke dunia politik.

Bahkan ia juga pernah mengabdikan diri sebagai tenaga honorer.

"ASN itu ujung tombak dalam pelayanan publik Pemprov Sulsel kepada masyarakat. Kami minta kebijakan ini dikaji ulang, ini hak ASN," kata Mizar.

Mizar mencontohkan bagaimana seandainya TPP itu selama ini digunakan para ASN untuk membiayai sekolah ataupun kuliah anaknya.

Jika TPP itu dipotong maka bisa menimbulkan efek besar.

"Bagaimana nasib anak-anak mereka yang sedang sekolah atau kuliah. Bagaimana  membayar uang kuliah anaknya. Ini semata-mata demi kemanusiaan, Nasdem akan mengawal terus kebijakan ini," katanya.

Pemotongan TPP ASN dan pengurangan honorer jadi rekomendasi badan anggaran dalam penetapan rancangan APBD Sulsel 2022.

TAPD meminta penurunan dari 30 persen turun jadi 20 persen.

Dalam APBD Sulsel 2022, jumlah pendapatan mencapai Rp9,22 Triliun. Sementara total belanja 9,08 Triliun.

Jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp73 M dan jumlah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp212 M.(*)