Alumni Gombara Minta PP Muhammadiyah Usut Tuntas Pemberhentian Mudir Pesantren

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kisruh internal Pesantren Muhammadiyah mencuat.

Alumni Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Gombara Angkatan 1987-1993 menuntut dengan surat terbuka.

Melalui Ketua Umum IPM/OSPM Gombara 1992-1993, Dr Syamsuddin Radjab MH, surat itu juga ditujukan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Dr KH Haedar Nashir MSi

Dalam surat ini, alumni Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Gombara Angkatan 1987-1993 menyatakan rasa prihatin dan berduka yang mendalam dengan kisruh yang sedang terjadi di Pesantren Gombara, yaitu pemecatan terhadap Mudir atau direktur pesantren dan timnya.

“Kami menilai sejauh ini Mudir dkk telah memajukan dan menunjukkan kinerja yang baik dalam hal rekrutmen santri dan penataan keuangan sehingga pemberhentian mereka dapat membawa kemunduran dan terbengkalainya pengelolaan pesantren, yang akan mengorbankan para santri,” kata Dr Syamsuddin Radjab MH dalam rilis ke Tribun Timur, Rabu (24/11/2021).

Setelah melihat kronologi, Syamsuddin Radjab pun merumuskan kesimpulan akar masalah kisruh di internal pesantren Gombara.

Baca juga: Anwar Abbas Ternyata Dedengkot Muhammadiyah Berani Pertanyakan Penangkapan Ustad Farid Okbah

Berikut penyampaian alumni yang juga menjabat sebagai dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar:

•Program penataan dan reformasi pembinaan Pesantren Gombara tampaknya tidak mendapat dukungan dari dua orang oknum anggota Badan Pembina Pesantren (BPP) yakni Drs H Muh Natsir MSi (Selanjutnya disebut MN) dan Drs Syamsuriadi P. Salenda MA (selanjutnya disebut SPS) terutama dalam penataan guru-guru yang tidak berkompeten.

•MN dan SPS patut diduga telah melakukan provokasi dan perlawanan kepada Mudir Pesantren Gombara dengan memengaruhi guru-guru yang tidak berkompeten yang mungkin terdampat penataan sistem yang sedang diemban oleh Mudir Pesantren, terutama rencana rekrutmen guru bahasa arab.

•Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) yang membentuk Tim Empat merupakan hal wajar dalam melakukan tugas sebagai pencari fakta (fact finding), namun tetap harus dalam kerangka kerja yang objektif, adil, rasional, Independen dan bertanggungjawab.

•PWM seharusnya dapat menerima keinginan audiens Mudir dkk tanpa menunggu hasil tim 4 (empat) dan dimaknai sebagai aspirasi atau masukan untuk melihat masalah dari sebuah perspektif yang lebih luas sekaligus sebagai bahan analisis PWM dalam membuat keputusan.

Berdasarkan simpulan di atas, kami mengajukan beberapa masukan dan saran untuk penyelesaian kisruh di Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Gombara sebagai berikut:  

1. Agar Mudir dkk membuat surat kronologis lengkap disertai dengan penilaian kinerja tim 4 (empat) yang dibentuk PWM Sulsel dan sikap PWM Sulsel sendiri yang ditujukan kepada PP. Muhammadiyah ditembuskan ke ALUMNI GOMBARA dibawah surat untuk memberikan informasi yang berimbang dari pihak Mudir dkk.

Baca juga: Airlangga Hartarto Ajak Muhammadiyah Terus Tebar Otimisme Hadapi Pandemi

2. Berdasarkan surat tersebut Alumni Gombara seluruh Indonesia/Dunia dapat melibatkan diri dalam kisruh ponpes Gombara untuk penyelesaian kisruh secara menyeluruh.

3. Dalam surat itu pula, Mudir dkk meminta atensi PP Muhammadiyah agar menurunkan Tim Independen serta mengambil-alih pengelolaan Gombara dalam waktu yang tidak ditentukan sampai selesainya dan keluarnya keputusan PP Muhammadiyah terkait masalah yang terjadi.

4. Alumni Gombara akan melakukan konsolidasi secara nasional untuk menyelamatkan Gombara dari oknum pengurus Muhammadiyah Sulsel yang bermental SERAKAH dan PENYEBAR FITNAH yang dapat berakibat hilangnya kepercayaan publik dan orang tua kepada kelembagaan ponpes Gombara yang sudah dibangun dengan susuah payah dan penuh perjuangan sejak kepemimpinan KH. Abd. Jabbar Ashiry hingga saat ini.

5. Perlunya desakan oleh seluruh alumni Gombara kepada masing-masing PDM/PWM seluruh Indonesia dan puncaknya kepada PP Muhammadiyah, terutama bidang terkait pendidikan, agar membentuk tim yang independen untuk melihat persoalan kisruh ini secara jernih serta merumuskan solusi terbaik untuk pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Gombara sebagai aset Muhammadiyah, agama, bangsa dan negara yang mesti dipelihara dan diselamatkan.

6. Dalam masa waktu 3 (tiga) bulan, apabila PWM Sulsel dan PP Muhammadiyah tidak dapat menyelesaiakan kisruh Ponpes Gombara secara tuntas, adil dan transparan maka alumni Gombara, terutama Angkatan 1987-1993 akan melakukan konsolidasi besar-besaran dalam pengambilalihan Ponpes Gombara dan akan dibentuk Dewan Pembina Pesantren yang memiliki reputasi, integritas dan kepercayaan publik tinggi terutama mereka yang tidak lagi berpikir ‘Mencari Hidup di Muhammadiyah”. 

Demikian pernyataan sikap terbuka Angkatan 1987-1993 ini disampaikan agar mendapat perhatian semua pihak dan mengembalikan Gombara sebagai kebanggaan kami. Dan dengan nafas juang, “Man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadih”.

Nun Walqalami Wama Yasturun,

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 18 Rabiul Akhir 1443/23 November 2021

Baca juga: Menko Airlangga: Muhammadiyah Banyak Memberi Manfaat Bagi Kemajuan Harkat dan Martabat Indonesia

Menanggapi hal tersebut, salah satu tim 4 sekaligus wakil ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, Mustari Bosra angkat bicara.

Menurutnya hal ini biasa terjadi dalam sebuah organisasi.

"Sebenarnya itu dinamika organisasi itu biasa saja," tuturnya.

Ia menjelaskan, persoalan ini akibat adanya kesalahpahaman.

"Persoalan berawal dari ketidakpuasan beberapa guru terhadap tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang dirasakan oleh guru dan staff tidak adil," ungkapnya.

Kemudian pimpinan wilayah sebagai penanggunggjawab mencari solusi.

Baca juga: Hadiri Pelantikan Pengurus Pemuda Muhammadiyah, Bupati Enrekang: Harus Saling Rangkul

"Solusi yang ditempuh oleh pimpinan wilayah karena oknum yang dianggap terlalu banyak berperan berada di BPP, maka pimpinan wilayah memberhentikan pengurus BPP yang terdiri atas lima orang satu orang diantaranya adalah pimpinan wilayah," katanya.

Ia berharap pimpinan wilayah setelah pemberhentian oknum dari unsur BPP tidak lagi terlalu berperan mengendalikan hampir semua persoalan-persoalan.

"Tapi ternyata masih berlangsung, akhirnya pimpinan wilayah membentuk tim empat untuk mencari fakta di lapangan sekaligus membantu mudir berpikir bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di internal," jelasnya.

Selanjutnya tim empat setelah melakukan observasi dan melakukan pengamatan secara langsung dari fakta dan wawancara dan sebagainya.

"Tim empat mengajukan usul kepada pimpinan wilayah," tutur Mustari Bosra.

Pertama bahwa semua unsur mulai dari Mudir, Wakil Mudir, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Tata Usaha supaya difungsikan sebagaimana mestinya.

"Kita minta harus ada masing-masing ada uraian tentang tufoksinya masing-masing," ujarnya.

Baca juga: Tingginya Syahwat Politik Kader Pemuda Muhammadiyah Jadi Alasan Madrasah Politik dan Siber Hadir

Mudir sebagai penanggungjawab tertinggi terapkanlah manajemen modern bahwa dia hanya mengontrol berberapa orang yang ada di bawahnya.

"Kemudian orang-orang di bawahnya lah yang mengontrol orang-orang di bawahnya," jelasnya.

Sehingga organisasi berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pengelolaan manajemen yang baik.

"Kedua, kita melihat hasil investigasi kita, ternyata bendahara BPH yang sudah dibubarkan oleh pimpinan wilayah ternyata masih diberi peranan oleh Mudir sebagai panitia atau percepatan," katanya.

Sehingga itu juga diminta untuk tidak perlu ada meniru percepatan, lembaga dan sebagainya tidak perlu ada seperti itu.

Ia berharap organisasi bisa berjalan sesuai dengan pedoman-pedoman yang baku di perserikatan.

Ketiga kemudian pihaknya secara khusus minta untuk memberhentikan Dr. Subhan bersama dengan istrinya.

Baca juga: Habis Mesir dan MUI, Nahdlatul Ulama Haramkan Mata Uang Kripto atau Bitcoin, Bagaimana Muhammadiyah?

"Itu tiga keputusannya, karena laporan-laporannya diperolah memang Subhan ini terlalu diberi peranan berlebih oleh Mudir," tuturnya.

Mustari mengatakan, Subhan mengaku bahwa ditunjuk secara lisan melaksanakan tugas-tugas Mudir.

"Nah itulah saran dari tim, kemudian pimpinan wilayah menyampaikan kepada Mudir supaya saran dari tim dilaksanakan dan diindahkan," katanya.

Setelah berjalan beberapa hari pihaknya melihat perkembangan, pimpinan wilayah rapat kembali nampaknya belum ada perubahan.

"Akhirnya ada salah seorang tim yang menganggap bahwa memang sejak KH. Ahmad Tawalla sakit dan setelah sembuh kondisinya tidak pulih lagi seperti awal," ungkapnya.

Pihaknya memandang dan menganggap terlalu berat diberikan kalau tetap kalau dia tetap sebagai Mudir.

"Maka diwacanakanlah kalau jadi Koordinator Kiyai, maka ditawarkan kepada beliau, saya sendiri yang menawarkan bahwa ada wacana seperti ini," katanya.

Baca juga: Habis Mesir dan MUI, Nahdlatul Ulama Haramkan Mata Uang Kripto atau Bitcoin, Bagaimana Muhammadiyah?

Ahmad Tawalla sangat gembira menerima, menganggap bahwa bebannya sudah diturunkan dan memang dia menyadari setelah sakit kemampuan berpikirnya sudah menurun.

"Jadi sebenarnya kita di pimpinan wilayah tidak ada lagi masalah karena kita belum bisa mendapatkan figur direktur atau Mudir maka pimpinan wilayah mengambil kebijakan tugas-tugas Mudir dilaksanakan bersama-sama oleh tim atau semacam presidium," terang Mustari.

Akhirnya timnya menyepakati Syaiful sebagai ketua tim melanjutkan sebagai ketua Presidium atau konsorsium.

Kemudian ada tambahan anggota, pilihan jatuh kepada ketua lembaga pondok pesantren Ustad Lukman.

"Kemudian yang diberi amanah dan berpengalaman mengelolah madhadnya Al Bir di Unismuh Ali Bakri," katanya.

Pihaknya sepakat dengan catatan, tugasnya melaksanakan sementara sambil mencari dan menata manejemen dan menata kelola sambil mencari Mudir defintif.

"Tapi itulah ada yang mempersoalkan dan membesar-besarkan, baru saya perhatikan bahwa ada persoalan seperti itu," tutur Mustari.

Ia berharap, Syaiful mampu menjalankan tugasnya sementara mengenai manajemen dan tata kelola keuangan.

"Pak Syaiful kan mantan pejabat di kota sehingga dia tahu manajemen keuangan yang baik," jelasnya.

Mustari berharap, semua pihak menerima dengan senang hati dan tangan terbuka dan lapang dada apa yang diputuskan oleh pimpinan wilayah.

"Karena bagaimanpun itu adalah keputusan kolektif, kolegial pasti melalui prosedur dengan banyak pertimbangan-pertimbangan," tuturnya. (*)

Baca juga: PP Muhammadiyah Luncurkan Gerakan Vaksinasi Mentari di Makassar

Baca juga: Muhammadiyah: Sejarah Kemenag yang Diceritakan Yaqut Berbeda dengan yang Kami Ketahui