Viral soal OTT KPK, Bupati Banyumas Achmad Husein Punya Hubungan dengan Megawati dan Puan Maharani

Viral video Bupati Banyumas, Achmad Husein yang memberi saran kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dengan OTT KPK

Editor: Edi Sumardi
KOMPAS.COM/FADLAN MUKHTAR ZAIN DAN DOK PEMKAB BANYUMAS
Bupati Banyumas, Achmad Husein 

TRIBUN-TIMUR.COM - Viral video Bupati Banyumas, Achmad Husein yang memberi saran kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dengan Operasi Tangkap Tangan atau OTT kepala daerah.

Kata Achmad Husein, kepala daerah takut dan tidak mau di-OTT.

"Kami mohon kepada KPK sebelum OTT kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia berubah ya sudah lepas gitu, Pak. Tapi kemudian kalau tidak berubah baru ditangkap, Pak," kata Achmad Husein.

Perkataan Achmad Husein pun menimbulkan polemik.

Dia lalu menyampaikan klarifikasi.

Kata Achmad Husein, pernyataannya sebagaimana termuat dalam video hanya bersifat usulan.

Usulan itu disampaikan Achmad Husein di hadapan Ketua KPK Firli Bahuri saat rapat pemberantasan korupsi terintegrasi di Semarang, Jawa Tengah, baru-baru ini.

Rapat yang dihadiri Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dan seluruh kepala daerah di Jateng itu bersifat tertutup.

"Insya Allah (saya) enggak ada masalah, kalau ada masalah saya enggak mungkin berani ngomong. Sepanjang saya tidak melakukan (korupsi), ngapain takut," kata Husein di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin (15/11/2021).

Achmad Husein mengatakan, tidak mempersoalkan tanggapan negatif, bahkan hujatan yang disampaikan masyarakat terhadapnya setelah beredarnya video tersebut.

"Enggak apa apa, ini hidup, risiko, ambil hikmahnya saja. Saya juga sudah komuniksi dengan Pak Ganjar, namanya masyarakat sudah biasa ada yang menyanjung dan menghujat," ujar Achmad Husein.

Menurut dia, banyak masyarakat yang salah menangkap maksud pernyataannya itu.

Achmad Husein mengatakan, kepala daerah kerap dituntut membuat kebijakan cepat untuk kepentingan masyarakat.

Namun setelah dirunut, ternyata kebijakan tersebut menyalahi aturan di atasnya.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved