Breaking News:

Tribun Sulsel

Seluruh Fraksi Tolak Beri Pandangan RAPBD Sulsel 2022, Ini Respon Bappelitbangda

"Jadi kronologinya seperti ini, pembahasan berkaitan dengan KUA-PPAS yang sudah dilakukan Oktober lalu. Itu kami sudah serahkan," ujarnya.

Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Saldy Irawan
Dok Pribadi
Kepala Bappelitbangda Sulsel, Andi Darmawan Bintang 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Seluruh fraksi kompak menolak memberikan pemandangan umum terhadap nota keuangan dan ranperda APBD Sulawesi Selatan.

Setelah Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (9/11/2021) siang lalu, 9 fraksi kompak menolak memberikan pemandangan umum.

Termasuk tiga partai politik pengusung Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman; PAN, PKS dan PDIP.

Alasannya, ada perbedaan data pada nota kesepahaman Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sulsel TA 2022 dengan penyampaian Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman pada Ranperda APBD Sulsel TA 2022.

Informasi penolakan itu, sudah sampai ke telinga Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Perkembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel Andi Darmawan Bintang.

"Jadi kronologinya seperti ini, pembahasan berkaitan dengan KUA-PPAS yang sudah dilakukan Oktober lalu. Itu kami sudah serahkan," ujarnya.

"Namun dalam perjalanan mengalami perubahan. Ini karena adanya pemberitahuan dari Pemerintah Pusat, bahwa terjadi pengurangan untuk Pendapatan Bagi Hasil sekitar Rp1,6 triliun," jelasnya.

Tentu dengan adanya informasi tersebut, lanjut Darmawan, membuat Pemprov Sulsel harus melakukan penyesuaian.

"Karena ini sudah ada di Legislatif, kami menunggu dulu respon terkait dengan pengurangan itu," ujarnya.

"Artinya, mekanisme sudah berjalan. Makanya kalau kita tarik (RAPBD) sudah tidak sesuai mekanisme lagi," jelasnya.

Menurutnya, ada pandangan Dewan mengatakan, okelah kalau ada pengurangan, namun silakan diperbaiki kembali.

"Jadi begitulah kronologisnya, jadi semuanya baik-baik saja. Insya Allah," katanya.

"Jadi batas akhir pengesahan APBD Sulsel TA 2022 itu akhir 30 November," katanya.

Pemprov Sulsel berharap itu terpenuhi, karena beberapa kegiatan diharap bisa dilakukan lelang dini.

"Tentunya dengan asumsi itu bisa selesai lebih cepat," jelasnya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved