Breaking News:

Tribun Pinrang

Korsupgah Wilayah IV KPK Soroti Mekanisme Pokir di DPRD Pinrang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kunjungan Monitoring Control for Prevention (MCP) ke Kabupaten Pinrang, Rabu, (10/11/2021).

Penulis: Nining Angraeni | Editor: Sudirman
TRIBUN-TIMUR.COM/NINING
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Niken Ariati. 

TRIBUNPINRANG.COM, PINRANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kunjungan Monitoring Control for Prevention (MCP) ke Kabupaten Pinrang, Rabu, (10/11/2021).

Selain berkunjung ke Kantor Bupati, Tim KPK juga berkunjung ke DPRD Pinrang.

Khusus kunjungan ke DPRD Pinrang, KPK memberikan atensi khusus dalam penyelesaian APBD.

Termasuk tidak membahas sesuatu dalam proses penyelesaian APBD yang diluar dari pembahasan. 

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Niken Ariati menyoroti soal mekanisme pokok pikiran (Pokir).

"Di DPRD Pinrang itu soal pokir," kata Niken Ariati.

Menurutnya, pokir itu masuk di Musrembang dan tidak boleh dibahas di APBD.

"Jadi pembahasan itu (pokir) ditempatkan pada waktunya," ucapnya.

Menanggapi sorotan Niken, Ketua DPRD Pinrang, Muhtadin menerangkan terkait sorotan tersebut.

"Menurut Korsupgah KPK ke kami, pokir itu bukan barang haram. Hanya saja, memang mekanismenya yang harus benar,"  terangnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved