Jokowi Bawa Kabar Gembira untuk PNS di Tahun 2022, Apa Itu?

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali tampil di publik setelah menjalani karantina, Senin (8/11/2021). Jokowi dikarantina usai berkunjung ke sejumlah negara untuk kunjungan kerja.

Jokowi mengikuti acara KTT G20 di Roma, Italia, dan melanjutkan pertemuan bilateral dengan Uni Emirat Arb (UEA).

"Selamat pagi. Hari ini, masa karantina tiga hari sesuai perjalanan ke luar negeri saya berakhir. Apa kabar saudara-saudaraku di seluruh Tanah Air? Semoga senantiasa sehat dan bersemangat menjalankan protokol kesehatan," tulis Jokowi, melelaui akun Instagram resminya.

Jokowi mengatakan, Indonesia telah berhasil menyuntikkan lebih dari 200 juta dosis vaksin kepada masyarakat Indonesia.

"Pada pekan kemarin, Indonesia mencapai babak baru dalam kerja besar vaksinasi massal Covid-19," kata Jokowi.

Angka tersebut, kata Jokowi, telah mencapai sekitar 40% dari sasaran vaksinasi nasional untuk kategori lengkap dan 60% untuk suntikan dosis pertama.

Jokowi menyampaikan, capaian tersebut juga membawa Indonesia ke dalam lima negara dengan jumlah suntikan vaksinasi tertinggi bersama India, Amerika Serikat (AS), Brazil, dan Jepang.

"Sekaligus berkontribusi dalam memvaksinasi hampir setengah penduduk dunia," jelasnya.

Pencapaian ini menandakan bahwa Indonesia telah melewati milestone dari target yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Kabar Baik bagi PNS

Selain menyampaikan kabar gembira terkait pencapaian vaksinasi Covid-19, Jokowi juga pernah menyampaikan kabar baik bagi para aparatur sipil negara.

Pada pertengahan tahun ini misalnya, pemerintah memastikan akan tetap memberikan THR dan gaji ke 13 bagi PNS serta TNI dan Polri untuk tahun anggaran 2022.

Kebijakan tersebut masuk dalam kategori prioritas bersama dengan deretan kebijakan lainnya antara lain adalah lanjutan kegiatan vaksinasi dan reformasi sistem kesehatan nasional.

Kemudian kelanjutan program bantuan sosial, antara lain Kartu Sembako, PBI JKN, dan KIP Kuliah serta mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur.

Selain gaji, Jokowi juga beberapa waktu lalu memberikan tunjangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) Widyaprada.

Keputusan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 94/2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaprada, yang diteken Jokowi pada 7 Oktober lalu.

Siapa saja yang termasuk PNS Widyaprada?

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan, Pejabat Fungsional Widyaprada adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan, dan/atau Pengembangan Model penjaminan mutu pendidikan.

PNS Widyaprada akan mendapatkan tunjangan setiap bulannya. Anggarannya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi PNS Widyaprada di instansi pusat.

Sedangkan PNS Widyaprada yang bertugas di daerah, tunjangannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Tunjangan ini diberikan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan produktivitas kinerja PNS yang diangkat penuh dalam jabatan fungsional Widyaprada

"PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Widyaprada diberikan tunjangan Widyaprada setiap bulan," bunyi pasal 2.

Berikut besaran tunjangan PNS Widyaprada:

- Widyaprada Ahli Utama Rp 2,02 juta
- Widyaprada Ahli Madya Rp 1,38 juta
- Widyaprada Ahli Muda Rp 1,1 juta
- Widyaprada Ahli Pertama Rp 540 ribu

Selain memberikan tunjangan kepada Widyaprada, Jokowi juga memberikan tunjangan bagi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

Keputusan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 96/2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

Dalam aturan yang diteken Jokowi pada 18 Oktober 2021 lalu itu, pemberian tunjangan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan produktivitas Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

"PNS yang ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir diberikan tunjangan setiap bulan," tulis pasal 2 Perpres tersebut

Pemberian tunjangan PNS Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang bekerja di instansi pusat tunjangan akan dibebabkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara untuk di daerah dibebankan pada APBD.

Berikut besaran tunjangan PNS Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir:

- Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama Rp 2,02 juta
- Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya Rp 1,38 juta
- Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda Rp 1,1 juta
- Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama Rp 540 ribu. (*)