Breaking News:

Opini Tribun Timur

Penerapan Azas Hukum Ultra Petita dalam Memutus Perkara Korupsi

”Menurut istilah Ultra Petita berasal dari kata Ultra yakni Lebih, Melampaui, Ekstrim sekali dan Petita adalah Permohonan.

Editor: Sudirman
dok.tribun
Lutfie Natsir SH MH CLa 

Oleh: Lutfie Natsir SH MH CLa

Pemerhati hukum dan pegiat antikorupsi

”Menurut istilah Ultra Petita berasal dari kata Ultra yakni Lebih, Melampaui, Ekstrim sekali dan Petita adalah Permohonan, Ultra Petita adalah Penjatuhan Putusan oleh Majelis Hakim atas suatu perkara yang melebihi Tuntutan atau Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.”

Penjatuhan hukuman pemidanaan terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan.

Sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.

Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari rekuisitor penuntut umum. Putusan majelis hakim yang melebih ituntutan dari jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum acara pidana.

Dalam praktiknya, sudah berkali-kali hakim menjatuhkan pidana penjara lebih tinggi dari yang dituntut jaksa.

Bahkan selain penjara, majelis hakim beberapa kali menaikkan jumlah denda atau uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa.

Pada prinsipnya, majelis hakim bebas dan mandiri menentukan hukuman. Tetapi tetap pada batas-batas yang harus dipatuhi.

Misalnya, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi daripada ancaman maksimum dalam pasal yang didakwakan dan tidak boleh menjatuhkan jenis pidana yang acuannya tidak ada dalam KUHP atau perundang-undangan lain.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved