Ada Andil Rini, Jepang Nyesal dan Kecewa Gegara Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung Direbut China

TRIBUN-TIMUR.COM - Di tengah dikebutnya proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung agar bisa selesai pada tahun 2020, tahun depan, polemik terus bermunculan.

Bukan hanya tahun ini, terkait dengan tambahan anggaran, polemik bahkan sudah menyeruak sejak perencanaan pada tahun 2015 silam. 

Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung dikritik karena nilai investasinya bengkak dari estimasi sebelumnya yakni Rp 86,5 triliun menjadi Rp 114 triliun.

Di mana pemerintah Indonesia rencananya akan menutup kekurangan melalui dana APBN agar tidak mangkrak. 

Masih ingatkah Anda jika sebenarnya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung merupakan inisiasi dari Jepang, bukan China.

Negara itu menawarkan proposal pembangunan ke pemerintah Jokowi melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). 

JICA bahkan rela menggelontorkan modal sebesar 3,5 juta dollar AS sejak 2014 untuk mendanai studi kelayakan.

Nilai investasi kereta cepat berdasarkan hitungan Jepang mencapai 6,2 miliar dollar AS, di mana 75 persennya dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1 persen per tahun. 

Belakangan di tengah lobi Jepang, tiba-tiba saja China muncul dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama.

Pendukung China dalam menggarap proyek kereta cepat salah satunya adalah Menteri BUMN 2014-2019 Rini Soemarno. 

Presiden Jokowi akhirnya memutuskan memilih China meski bunga pinjaman yang ditawarkan lebih tinggi daripada proposal Jepang. 

Pertimbangan utama pemerintah Indonesia yakni karena China berjanji bahwa pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung tidak akan menggunakan uang APBN alias dijalankan dengan skema murni business to business (B to B) antar BUMN kedua negara.

Jepang kecewa dan menyesal

Jika menilik ke belakang, polemik Kereta Cepat Jakarta Bandung sempat membuat hubungan Indonesia-Jepang merenggang.

Terlebih setelah Tokyo mengetahui kalau pemerintah Jokowi lalu berpaling ke China dalam proyek itu.