Tribun Makassar
Legislator Golkar Sebut Tidak Mau Jadi Oposisi Danny Pomanto
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir menyatakan menolak menjadi oposisi pemerintahan Danny Pomanto-Fatmawati Rusdi.
Penulis: Ari Maryadi | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir menyatakan menolak menjadi oposisi pemerintahan Danny Pomanto-Fatmawati Rusdi.
Wahab terang-terangan menyatakan tidak mau berhadap-hadapan dengan Danny Pomanto.
Ia beralasan, rivalitas Golkar dengan Danny Pomanto sudah selesai sering berakhirnya Pilwali Makassar 2020 lalu.
Hal itu disampaikan Wahab dalam kunjungan ke masyarakat di Kelurahan Bolua Kecamatan Tallo, Kamis (28/10/2021) kemarin.
"Fraksi Golkar itu oposisi, tapi saya tidak mau melakukan itu," kata Wahab dalam video yang diterima Tribun Timur Jumat (29/10/2021).
Wahab saat ini menjabat Ketua Komisi D DPRD Makassar. Golkar mengontrol lima kursi parlemen.
Wahab mengatakan telah menyatakan sikap menolak jadi oposisi pada Ketua Golkar Makassar Munafri Arifuddin.
Ia beralasan, ingin berkontribusi mengisi pembangunan Makassar.
"Saya sampaikan pada Pak Munafri Arifuddin Ketua Golkar Makassar tidak boleh kita oposisi pada pemerintah kota Makassar. Yang korban rakyat," katanya.
"Kalau kita mau kompetisi pilkada, nanti di 2024. Itu baru kita bertarung lagi, sekarang ini saatnya ini mengisi pembangunan," sambungnya.
Wahab juga blak-blakan menyebut adanya tudingan kepada Golkar disebut penumpang gelap gerbong Danny Pomanto-Fatmawati Rusdi.
Namun Wahab menegaskan dirinya memilih membangun kompromi politik seusai gelaran Pilwali Makassar 2020 lalu.
"Ada tommi yang pusing, ini Golkar penumpang gelap. Baji Ki (tolong perbaiki) pilkada sudah selesai. Kita saatnya berkompromi. Tidak perlu lagi anda perhadap-hadapkan kami," kata Wahab.
Dalam Musda Golkar Makassar Maret 2021 lalu, Ketua Golkar Sulsel Taufan Pawe meminta Golkar jadi mitra kritis pemerintahan Danny Pomanto.
Taufan Pawe meminta lima anggota fraksi menjalankan fungsi pengawasan kepada pemerintahan Danny Pomanto.