Karena Omnibus Law Hingga UU ITE, Mahasiswa Makassar Ganjar Kartu Merah Jokowi

Pertama, pemerintahan Jokowi-Ma'aruf banyak melakukan pelanggaran, salah satunya supremasi hukum.

"Banyak tindakan pemerintah justru melawan hukum," tegasnya saat ditemui di sela aksi.

Kedua, mengevaluasi kinerja aparatur negara.

Banyak masalah ditimbulkan aparatur negara, diantaranya pembungkaman terhadap demokrasi.

Ketiga, kata Romi, adalah pendidikan berbasis daring yang terjadi saat ini tidak efektif.

Sekolah secara daring, dinilai tidak mencerdaskan. Justru membodohi.

"Kami meminta pemerintah mengambil kebijakan dalam dunia pendidikan yang mengarah ke pendidikan yang lebih baik," ujarnya.

Keempat pemberlakuan PCR. Langkah ini dianggap membatasi aktivitas masyarakat. Hanya kalangan tertentu yang bisa melakukan aktivitas dengan PCR.

Kelima, Romi meminta Undang-Undang Omnibus Law yang telah ditetapkan agar dicabut.

"Undang-Undang Omnibus Law dicabut karena banyak masalah ditimbulkan, khususnya masalah pertambangan," ucapnya.

Anak Muda dan Industri

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman membuka Joint Webinar HUT ke-352 Sulawesi Selatan dan Hari Sumpah Pemuda, Kamis (28/10/2021).

Dihadiri oleh Konsulat Jenderal Australia untuk Indonesia Bronwyn Robbins bersama jajarannya.

Direktur Indonesia-Australia Kevin Evans dan beberapa narasumber dari konsulat Australia. Tema kegiatan tersebut 'Keterampilan dan Pelatihan Bagi Generasi Muda Sulawesi Selatan'.

Andi Sudirman Sulaiman berharap agar perekonomian Sulawesi Selatan terus meningkat.