Breaking News:

Tribun Enrekang

Akhir Tahun, Pemkab Enrekang Pangkas Jumlah Tenaga Honorer

Rasionalisasi tenaga kontrak sukarela atau honorer ini dilakukan lantaran dinilai sudah membebani keuangan daerah sekitar Rp 29 miliar.

Penulis: Muh. Asiz Albar | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM/MUH ASIZ ALBAR
Kantor Bupati Enrekang, Kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang 

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Memasuki triwulan akhir atau akhir tahun Pemerintah Kabupaten Enrekang menetapkan dua kebijakan kontroversial.

Kebijakan pertama akan melakukan proses rasionalisasi atau pemangkasan jumlah tenaga honorer pada bulan November mendatang.

Rasionalisasi tenaga kontrak sukarela atau honorer ini dilakukan lantaran dinilai sudah membebani keuangan daerah sekitar Rp 29 miliar.

Serta kebijakan kedua adalah menambah jumlah anggaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp 1,8 miliar dalam APBD perubahan 2021.

Padahal, saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19 dan masa efektif penggunaan anggaran di APBD 2021 tersisa lebih sebulan.

Kebijakan tersebut pun mendapat sorotan dari Aktivitas Pergerakan Koalisi Rakyat (Perkara) Enrekang, Misbah.

Menurutnya, dua kebijakan itu sangat menyakiti hati masyarakat Enrekang terkhusus para tenaga honorer.

Pasalnya, dua kebijakan itu berbanding terbalik satu sama lain.

Di sisi lain Pemda ingin memangkas jumlah tenaga honorer dengan alasan bebani keuangan daerah.

Tapi anehnya, Pemkab Enrekang justru menambah jumlah anggaran perjalanan dinas di APBD 2021 sebanyak 3 persen.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved