Breaking News:

Tribun Enrekang

Sorot Rencana Pemkab Enrekang Kurangi Tenaga Honorer, Aktivis Perkara: Mereka Juga Butuh Hidup

Rencana rasionalisasi tenaga kerja sukarela atau honorer mendapat soroton dari Aktivis Pergerakan Koalisi Rakyat (Perkara) Enrekang, Risman.

Penulis: Muh. Asiz Albar | Editor: Sudirman
TRIBUN-TIMUR.COM/MUH AZIS ALBAR
Aktivis Pergerakan Koalisi Rakyat (Perkara) Enrekang, Risman (kiri) 

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG- Rencana rasionalisasi tenaga kerja sukarela atau honorer mendapat soroton dari Aktivis Pergerakan Koalisi Rakyat (Perkara) Enrekang, Risman.

Menurutnya, kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Enrekang itu dinilai akan mencederai hati masyarakat.

Sebab, banyak tenaga sukarela yang bergantung hidup dari upah sebagai tenaga sukarela.

"Mereka juga butuh hidup, ini tentu melukai hati masyarakat Enrekang utamanya tenaga sukarela apalagi sampai disebut sebagai beban daerah," kata Risman kepada TribunEnrekang.com, Senin (25/10/2021).

Risman menilai, jika Pemda Enrekang ingin melakukan rasionalisasi seharusnya ada opsi lain yang diberikan kepada tenaga honorer.

Apalagi, alasan pemerintah melakukan rasionalisasi karena dianggap membebani APBD sangat tidak masuk akal. 

Pasalnya, baru-baru ini Bupati Enrekang melakukan pembelian kendaraan dinas (Randis) di tengah pandemi Covid-19 dan kondisi keuangan daerah tidak stabil.

"Coba kita pikir dimana yang lebih membebani APBD. Tenaga sukarela ikut membantu memperbaiki pemerintahan Enrekang, sementara randis Bupati itu dibeli di tengah pandemi, jadi alasannya tidak masuk akal," ujar Risman.

Olehnya itu, Risman berharap Pemda Enrekang harus memikirkan kembali rencana rasionalisasi tenaga honorer tersebut.

Khususnya, bagi mereka yang telah mengabdi cukup lama dan turut berperan dalam hal pembangunan daerah.

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved