Tribun Makassar
Akbar Yusuf Terpilih Formatur PPP, Rachmat Taqwa Pilih Tidak Hadir
Teka-teki kelanjutan Musyawarah Cabang (Musca) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Makassar akhirnya terjawab.
Penulis: Ari Maryadi | Editor: Sudirman
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Teka-teki kelanjutan Musyawarah Cabang (Musca) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Makassar akhirnya terjawab.
Forum tertinggi tingkatan cabang itu digelar di Kantor DPW PPP Sulsel, Jalan Sungai Saddang Kota Makassar, Minggu (24/10/2021) sore.
Akbar Yusuf berhasil mengungguli dua rivalnya Rachmat Taqwa Quraisy dan Abdul Azis Namu.
Forum sepakat memilih Akbar Yusuf menjadi formatur perwakilan pengurus cabang.
Keberhasilannya masuk formatur akan membuka lebar pelungnya jadi Ketua DPC PPP Makassar.
Sebab susunan pengurusan dan ketua DPC PPP Makassar disusun oleh tim formatur.
"Akbar Yusuf formatur perwakilan DPC," kata ketua demisioner Busranuddin Baso Tika saat dihubungi, Minggu (24/10/2021).
Sejatinya Akbar Yusuf dan Rachmat Taqwa Quraisy tidak hadir.
Hanya Abdul Azis Namu yang hadir.
Rachmat Taqwa adalah anggota fraksi. Sementara Akbar Yusuf pejabat teras PPP sebagai bendahara DPC.
Muscab lanjutan itu dihadiri Ketua DPW PPP Imam Fauzan.
Sekretaris DPW Nur Amal, Ketua OKK DPW Taufik Zainuddin.
Kemudian Ketua DPC PPP Makassar Busranuddin Baso Tika, dan Sekretaris Patris Suyuti.
Satu kandidat ketua lain hadir Abdul Azis Namu.
"Muscab PPP Makassar barusan selesai," kata Ketua DPW PPP Makassar Imam Fauzan saat dihubungi Minggu (24/10/2021).
Sesuai AD/ART hasil Muktamar 2020, gelaran muscab tidak memilih ketua, tetapi hanya memilih 7 formatur.
Sementara itu Rachmat Taqwa Quraisy yang dikonfirmasi membenarkan dirinya tidak hadir Muscab.
Meski demikian Rachmat mengaku mendapat undangan. Namun memilih tidak hadir.
"Iye diundang, saya tidak hadir, tetapi sudah izin terlebih dahulu kepada ketua wilayah," kata Rachmat.
Senada Akbar Yusuf juga memilih tidak hadir.
Ia mengaku sudah menerima undangan, namun tidak sempat hadir.
"Iye saya diundang ji, hanya dari kemarin saya kurang sehat dinda, dan sudah ijin kepada ketua dan teman-teman PAC," kata Akbar Yusuf.
Sebelumnya diberitakan, Gelaran Musyawarah Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Makassar berakhir deadlock, Minggu (19/9/2021) siang.
Arena muscab ditempatkan di Hotel Four Points By Sheraton Jl Andi Jemma Kota.
Muscab yang awalnya berjalan kondusif berubah memanas seusai pembukaan.
Pembukaan berlangsung pukul 10:30 Wita hingga 12:00 Wita. Setelah istirahat, agenda selanjutnya adalah sidang.
Namun dari 15 pimpinan kecamatan (PAC), hanya 6 masuk arena. 9 PAC lainnya tak kunjung masuk arena. Termasuk Ketua DPW PPP Sulsel Imam Fauzan.
Penyelenggara mulai dari OC, SC, hingga DPC pun memutuskan menunda muscab.
Ketua DPC PPP Makassar Busranuddin Baso Tika (BBT) memutuskan menunda gelaran muscab.
Hal itu dikarenakan pimpinan kecamatan tidak datang ke arena, atau hilang.
BBT beralasan penyelenggara sudah mempersiapkan segala kebutuhan muscab.
Namun peserta tidak hadir di forum.
"Panitia kita sudah jalankan tugas, tapi peserta tidak hadir. Masak kita tunggu terus. Baru 6 dari 15 PAC hadir," kata BBT kepada wartawan.
Total suara ada 18 di arena muscab. Selain 15 pimpinan kecamatan, ada suara dari sayap partai, DPW, dan DPP.
"Saya rapatkan lagi barisan. Saya sampaikan ke DPW, muscab tanggung jawab Ketua DPC. Saya minta waktu untuk muscab lagi. Nanti saya rapat lagi di DPW baru tentukan waktu, DPW surat ke DPP," kata BBT.
BBT Tika mengatakan adanya dua SK yang beredar sehingga perlunya verifikasi.
BBT mengatakan verifikasi SK sah akan diserahkan kepada DPW PPP Sulsel.
Menurutnya pengurus wilayah yang punya wewenang menyampaikan mana SK yang sah.
"Inilah karena dua SK inilah gunanya verifikasi yang mana punya legal standing. Semua ada mekanisme dan aturan yang mengatur," katanya.
"SK itu yang buat adalah DPW. Karena mereka yang buat, maka mereka yang punya wewenang verifikasi," kata BBT.
Setelah berakhir deadlock, kini ada tiga opsi kelanjutan Musyawarah Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Makassar.
Ketua OKK DPW PPP Sulsel Taufik Zainuddin mengatakan tiga opsi itu pertama DPP mengagendakan kembali Muscab lanjutan.
Opsi kedua, kelanjutan diserahkan kepada DPW. Sementara opsi ketiga diserahkan kepada DPP.
Hal itu merujuk pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar IX PPP 2020.
"Tiga opsi itu kebijakan yang merujuk pada AD/ART," kata Taufik kepada Tribun Timur Selasa (21/9/2021).
Taufik mengatakan keputusan dari tiga opsi itu akan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).(CR4)
Laporan Kontributor TribunMakassar.com @bungari95
