Breaking News:

Pemprov Sulsel

Perseroda Berhasil Kuasai Gedung Juang 45, Andi Sudirman Minta Yasir Mahmud cs Kelola untuk Deviden

Plt Gubernur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman meminta Yasir Mahmud untuk mengelola lahan kepentingan masyarakat luas.

Editor: Muh Hasim Arfah
handover
Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman (tengah) dan Dirut Perseroda Yasir Mahmud beberapa waktu lalu menandatangani kerjasama dengan perusahaan. Saat ini, Yasir Mahmud mengakui konsentrasi untuk mengembalikan aset yang dikuasasi pihak ketiga. 

TRIBUN-TIMUR.COM- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini kembali mendapatkan lahan ex penggergajian atau Gedung Juang 45 seluas 4.357 meter perseghi pada tanggal 4 Oktober 2021.

Perseroda Sulsel PT SCI berhasil mengusai lagi lahan ini.

Saat ini, masih ada puluhan ribu hektare lahan milik Pemprov Sulsel dalam penguasaan pihak lain. 

Sebelumnya, tanah ex penggergajian tercatat dalam dokumen BPN sebagai Sertifikat Nomor 59 Tahun 1992 atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di Jl Sultan Alauddin.

Kemudian, pada Tahun 1997, pemerintah menyerahkan penguasaan dan pemanfaatannya kepada Perusda Sulsel dengan dasar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 1976 tentang penetapan modal dasar Perusahaan Daerah, sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Milik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Direktur Utama PT SCI Yasir Mahmud adalah sosok yang berhasil memimpin pengambilalihan lahan milik negara itu.

Pelaksana Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menilai kinerja Yasir Mahmud secara profesional telah mewakili pemerintah dalam melaksanakan tupoksinya.

Baca juga: Perseroda Sulsel Terancam Rugi Besar, 47 Puskesmas di Kota Makassar Putus Kontrak Pengolahan Limbah

 “Alhamdulillah satu lagi aset kembali ke pemerintah Sulawesi Selatan,” katanya.

Ia menyampaikan, akan mempercayakan PT SCI untuk meningkatkan intensifikasi penggunaan tanah atau aset pemprov yang terpisah dalam kawasan Kota Makassar.

“Supaya tanah milik pemerintah dikelola untuk deviden dan kepentingan luas sesuai amanat peraturan perundang-undangan,” katanya.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved