Pembangunan Tol MNP Berpotensi Molor, Pejabat PUPR Beberkan Kendalanya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pembangunan tol Makassar New Port meleset dari rencana awal.

Sebelumnya tol MNP direncanakan dimulai konstruksinya pada kuartal III atau IV tahun 2021.

Hanya saja, pemerintah daerah setempat dan PT Pelindo IV lamban dalam mengeksekusi program ini.

Pengadaan lahan bahkan belum berprogres.

Saat ini, lahannya masih penyesuaian dokumen dengan data di lapangan.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Danang Parikesit mengatakan, pengadaan lahan seharusnya sudah tuntas Oktober ini.
 

"Pengadaan lahan oleh Pelindo diperkirakan selesai Oktober, setelah itu baru kita laksanakan konstruksi," ucap Danang kepada Tribun-timur.com, Rabu (13/10/2021).

Pihaknya siap melakukan pengerjaan konstruksi jika lahan tersebut sudah dituntaskan.

"Prinsipnya begitu lahan tersedia kita bisa memulai," ujarnya.

Progres sebelumnya kata Danang, ialah kelengkapan amandemen konsesi ke badan usaha jalan tol.

"Dari BPJT kami begitu lahan siap, amandemen konsesi kita lalukan dan SPMK surat perintah mulai konstruksi bisa kita terbitkan," tegasnya.

Meski begitu, pihaknya tetap mengharapkan konstruksi bisa mulai pada kuartal IV  tahun ini.

Sebab konektivitasnya sangar diperlukan untuk memajukan ekonomi, sistem logistik dan meningkatkan ekspor.

"Pada saat yang sama juga mendorong manfaat jalan tol untuk jaringan distribusi," jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Akhmad Namsum mengatakan, pihaknya masih melakukan proses penyesuaian dokumen.

Ada perubahan dari data yang ada di dokumen perencanaan dengan kondisi yang ada di lapangan.

"Lahan yang terdampak ternyata tidak sesuai dengan perencanaan, jadi kita mau sesuaikan dulu," jelasnya.

Otomatis lahan yang terdampak pembebasan akan bertambah.

“Di perencanaan ada 135 bidang, tapi temuan di lapangan ada beberapa yang tidak masuk aspek perencanaan, namun masuk di area terkena dampak," tuturnya.

Rencananya, tol MNP menyasar dua kelurahan di Kecamatan Tallo, yakni Kaluku Bodoa dan Buloa. 

Usai penyesuaian perencanaan, penentuan lokasi akan dilalukan.

Lalu menggarap pembebasan lahan didahului sosialisasi. 

“Tugas Pemkot Makassar dalam pembangunan tol MNP ini adalah memfasilitasi administrasi yang menjadi kewenangan kita. Dalam hal ini penlok, harus mengikuti regulasi,” paparnya.

Diketahui, tol MNP merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konstruksi tol MNP sekira Rp500 miliar. 

Akses jalan tol MNP mulai digarap pada 2018 lalu.

Lahan untuk membangun jaringan jalan existing MNP yang terakses dengan fasilitas kereta api ini bisa segera diselesaikan.

Penyiapan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 60 milar tahun 2021.

Dianggarkan oleh PT Pelindo IV. (*)