Petinggi Polri Akpol 88 ‘Grebek’ Rumah KSAL di HUT TNI, Dukung Laksamana Yugo Margono Jadi Panglima?

TRIBUN-TIMUR.COM- Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono dan Kabareskrim Komjen Agus Adrianto mengunjungi rumah Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/10/2021).

Komjen Pol Gatot Eddy Pramono seangkatan dengan Laksamana TNI Yudo Margono.

Mereka adalah alumni 88 dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Kejutan ini bertepatan dengan peringatan HUT ke-76 TNI.

Kedatangan dua jenderal polisi bintang tiga beserta rombongan membawa kue ulang tahun berukuran besar.

Kue itu juga dihisasi dua lilin berangka 76 sebagai tanda usia TNI saat ini.

Baca juga: Pengamat Temukan Logika Aneh Dalam Survei Kandidat Calon Panglima TNI, Sebut Sosok Pemilik Jatah

Mereka disambut Yudo tepat di depan pintu rumah. Prosesi penyerahan kue dibarengi dengan tepuk tangan meriah.

"Kami atas nama TNI mengucapkan terima kasih atas ucapan dirgahayu TNI," ujar Yudo dalam tayangan video yang diunggah TNI AL, Selasa (5/10/2021).

Ia berharap segala bentuk sinergitas yang terjalin antara TNI-Polri terus terlaksana dengan baik.

"Semoga sinergitas TNI-Polri terus kita kawal dan kita teruskan. Kita sebagai generasi penerus," ucapnya.

Menurutnya, sinergi TNI-Polri sudah terbukti menghasilkan hal positif dalam menjalankan kepercayaan dan amanah serta menjaga kedaulatan negara.

"Sudah terbukti sinergitas TNI-polri dapat membawa kepercayaan negara, menjaga kedaulatan dan amanah negara," katanya.

Baca juga: Mengenal Marsekal Fadjar Prasetyo Calon Kuat Panglima TNI Tandingan Andika dan Yudo, Punya Prestasi

Bursa Calon Panglima TNI

Narasi bursa calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto kembali mencuat.
Setelah Istana mengungkap kriteria yang pantas menjadi pilihan presiden, kini giliran 100 ahli berpendapat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Istana melalui Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin buka suara terkait kriteria pemilihan calon pengganti Marsekal Hadi.

Ia mengutarakan apa saja yang menjadi pertimbangan presiden dalam memilih pucuk tertinggi tiga matra TNI.

Di sisi lain, hasil penelitian temuan survei opini 100 ahli juga diungkap oleh SETARA Institute soal calon Panglima TNI.

Setidaknya ada 100 ahli yang dipilih dan turut terlibat dalam proses survei ini dengan dominan mereka berasal dari akademisi kampus dan elemen masyarakat sipil (NGO / Ormas).

Baca juga: Penasehat KSP Ungkap Cara Jokowi Memilih Panglima TNI, 3 Nama ini Punya Peluang yang Sama

Istana Bocorkan Kriteria

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin buka suara terkait kriteria pemilihan calon pengganti Marsekal Hadi.

Menurutnya, selain calon yang kuat dalam penguasaan organisasi seperti kemampuan leadership dan manajemen, ada faktor lain yang menjadi pertimbangan pemerintah.

Yakni, calon tersebut bisa sejalan dengan program-program yang telah dijalankan pemerintah.

"Untuk menentukan pimpinan tertinggi TNI ada hal yang memang harus dipertimbangkan selain TNI telah melaksanakan pengembangan organisasi, yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi baik kemampuan manajemen, leadership dan lain-lain."

"Tetapi jangan lupa bahwa semua kebutuhan itu, baik dari sisi kebutuhan organisasi maupun sumber daya manusia (SDM) yang ada di organisasi militer, tentu setidaknya dia akan bisa sejalan dengan program-program pemerintah," kata Ngabalin, dikutip dari tayangan Youtube tvOne, Minggu (3/10/2021).

Ngabalin menjelaskan, dukungan yang sejalan dari calon panglima TNI penting untuk mewujudkan postur organisasi yang seimbang.

Baca juga: Bukan Jenderal Andika dan Laksamana Yudo, Muncul Sosok Lain Kandidat Kuat Calon Panglima TNI

"Kenapa begitu karena tidak lain dalam rangka untuk menunjukkan apa yang disebut postur organisasi."

"Chemistry yang dibangun oleh seorang pimpinan TNI tidak lain harus sejalan dengan yang menjadi konsen pimpinan negara dalam hal ini adalah Presiden," ungkap Ngabalin.

Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin punya jabatan di KKP (Tangkap layar channel YouTube Indonesia Lawyers Club)
Di sisi lain, Ngabalin juga berharap, calon petinggi TNI mendatang bisa membangun kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga negara lain.

"Yang kedua adalah dalam sisi pengembangan organisasi, pimpinan tertinggi TNI juga harus bisa membangun kerjasama dengan seluruh komponen organisasi atau lembaga negara lain, dalam hal ini adalah kepolisian RI."

"Jadi dibutuhkan pimpinan tertinggi TNI yang memiliki kemampuan sinergi secara erat dalam pengembangan organisasi dan kebutuhan negara Indonesia. Itu poin yang menurut saya penting," jelas Ngabalin.

Baca juga: Kisah Jenderal M Jusuf, Ditunjuk Jadi Panglima ABRI Meski Lama Tak Aktif di Militer

100 Ahli

SETARA Institute mengeluarkan hasil penelitian yang dilakukan pihak internalnya terkait dengan temuan survei opini ahli tentang kandidat Panglima TNI untuk masa kepemimpinan ke depannya.

"100 ahli yang dipilih dan ditetapkan SETARA Institute dengan klasifikasi yang spesifik dan relevan dengan penelitian ini, yakni mereka ahli pada isu pertahanan dan keamanan (Hankam), serta Hak Asasi Manusia (HAM)," kata Peneliti SETARA Institure Ikhsan Yosarie saat menyampaikan hasil surveinya secara daring, Senin (4/10/2021).

Dalam temuan pihaknya ini, Ikhsan mengatakan, kualitas kepemimpinan sebagai kandidat Panglima TNI survei ini diukur dalam 5 dimensi.

Adapun ke-5 dimensi yang dimaksud yakni, pertama, Kapabilitas, jika merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kapabilitas diartikan sebagai kemampuan atau kecakapan dalam melakukan sesuatu.

"Sedangkan dalam riset ini, kapabilitas dimaknai dengan kemampuan pemahaman individu terhadap lingkungan strategis, seperti pemahaman geopolitik, politik regional, reformasi TNI, dinamika ancaman (konvensional dan non konvensional), persenjataan," beber Ikhsan.

Dimensi kepemimpinan yang kedua yakni, Integritas, jika merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas diartikan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh.

Sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran.

Baca juga: Pertanda Apa? Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Hanya Beri Wing ke Laksamana Yudo Margono

"Dalam riset ini, integritas dimaknai dengan komitmen individu terhadap antikorupsi, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, anti-kekerasan dan antidiskriminasi terhadap perempuan, netralitas dalam politik, serta penghormatan terhadap supremasi sipil dan ketentuan hukum nasional," ucap Ikhsan.

Dimensi kepemimpinan selanjutnya menurut SETARA Institute yakni, Responsivitas.

Jika merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), respons atau responsivitas diartikan sebagai cepat (suka) merespons; bersifat menanggapi; cepat tanggap; tergugah hati; bersifat memberi tanggapan (tidak masa bodoh).

"Dalam riset ini, responsivitas dimaknai dengan kecakapan dan kepedulian individu terhadap kesejahteraan prajurit TNI, kasus-kasus kekerasan oleh prajurit TNI, peristiwa kebencanaan, kritik publik, dan kebutuhan-kebutuhan persenjataan TNI," ungkapnya.

Selanjutnya, Akseptabilitas, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akseptabilitas diartikan sebagai hal dapat masuk; hal mudah dicapai dan keberterimaan. 

Jika merujuk pada hasil survei untuk calon kandidat Panglima TNI ini berkaitan dengan upaya seorang pimpinan dalam berkoordinasi dengan lintas sektor.

"Dalam riset ini, akseptabilitas dimaknai dengan keberterimaan dan komitmen individu dalam membangun dan memperkuat hubungan TNI–Presiden, TNI–Parlemen, TNI–Polri, TNI–Kementerian/Lembaga, dan TNI–elemen masyarakat (CSO, Ormas, dan kelompok rentan terdiskriminasi)," ucap Ikhsan.

Baca juga: Kisah Jenderal M Jusuf, Ditunjuk Jadi Panglima ABRI Meski Lama Tak Aktif di Militer

Adapun, dimensi kepemimpinan yang terakhir berdasar hasil riset SETARA Institute yakni, Kontinuitas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontinuitas diartikan sebagai kesinambungan; kelangsungan; kelanjutan; keadaan kontinu. 

Sedangkan kata Ikhsan, dalam riset ini, kontinuitas dimaknai dengan komitmen individu terhadap keberlanjutan dan peningkatan program-program TNI terdahulu.

" Hal itu seperti, kemampuan perang prajurit, pembangunan alutsista TNI, Sinergi TNI-Polri) dan mendorong perbaikan-perbaikan progresif untuk memperkuat profesionalitas TNI (agenda reformasi TNI, seperti, mendorong revisi UU Peradilan Militer dan memastikan tidak ada lagi penempatan TNI aktif pada jabatan sipil di luar UU TNI)," jelasnya.

Diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan segera memasuki masa pensiun pada November 2021.

Jika berdasarkan Pasal 53 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI: Usia 58 tahun merupakan batas usia untuk pensiun bagi perwira TNI.

Sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) UU TNI, Presiden akan mengajukan satu nama calon Panglima TNI untuk menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"SETARA Institute melakukan survei sebagai bentuk partisipasi dan upaya memberi masukan objektif terhadap pengambil kebijakan dalam proses pemilihan Panglima TNI. Masukan objektif tersebut berasal dari masukan ahli yang dideduksi melalui survei opini ahli ini," kata Ikhsan.

Baca juga: Rekam Jejak Gatot Nurmantyo Eks Panglima TNI Dulu Disebut Kuda Hitam, Kini Dituding Agum Gumelar

Kandidat Panglima TNI

Ikhsan mengatakan, jika merujuk Pasal 13 ayat (4) UU TNI menyebutkan bahwa, jabatan Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

SETARA Institute menyatakan, terdapat tiga nama yang memenuhi syarat sebagai kandidat Panglima TNI berikutnya menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Mereka adalah, Jenderal TNI Andika Perkasa yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Selanjutnya, Laksamana TNI Yudo Margono kini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan Marsekal Fadjar Prasetyo, kini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) .

(tribunetwork)