Penasehat KSP Ungkap Cara Jokowi Memilih Panglima TNI, 3 Nama ini Punya Peluang yang Sama

TRIBUN-TIMUR.COM - Tiga kepala staf TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara mempunyai peluang sama menjadi calon Panglima TNI pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Hal itu diungkapkan penasehat kantor staf kepresidenan, Andi Widjayanto, seperti dikutip dari tayangan Sapa Indonesia Malam Kompas TV (grup surya.co.id), Selasa (5/10/2021).

Menurut Andi Widjayanto, baik Jenderal Andika Perkasa, Laksamana TNI Yudo Margono maupun Marsekal TNI Fadjar Prasetyo memiliki peluang yang sama menjadi Panglima TNI.

Hal ini dimungkinkan setelah melihat karakter Presiden Jokowi yang tidak mempertimbangkan pakem rotasi.

"Kalau melihat karakter pak jokowi, tiga-tiganya mungkin," kata Andi.

Dia mencontohkan, saat pergantian Panglima TNI dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo pada 8 Juli 2015.

Keduanya berasal dari TNI Angkatan Darat.

Saat itu, Jokowi tidak mempertimbangkan pakem rotasi yang seharusnya diisi dari Angkatan Laut.

Menurut Andi, pertimbangan Jokowi memilih Gatot Nurmantyo sebagai pengganti Moeldoko lebih pada chemisty atau kecocokan Jokowi ke Gatot yang lebih dekat dibandingkan dengan calon lain saat itu.

Andi justru menyebutkan, sebagai presiden yang menawarkan poros maritim, pemerintahan Jokowi belum punya bintang lima dari Angkatan Laut.

"Tampaknya ada pertimbangan-pertimbangan strategis lain yang dimiliki oleh pak Jokowi ketimbang memakai pakem-pakem yang sudah ada

Jadi, ketiga-tiganya mungkin saja," katanya.

Lalu, bagaimana jika dihubungkan dengan politik Pemilu pada 2024 mendatang?

Andi menyebut jika pertimbangan ini yang dipilih, justru KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo lebih ideal untuk dipilih sebagai Panglima TNI.

Hal ini beralasan karena KSAD Jenderal Andika Perkasa sudah pensiun sebelum pemilu dimulai.

Lalu, Laksamana TNI Yudo Margono sudah pensiun pada November 2023 dimana saat itu lagi panas-panasnya kampanye.

Sementara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo baru pensiun pada April 2025.

"Kalau pemilunya februari gak masalah, kalau Mei 2024, nanti kita harus menghitung segala macam.

Jadi terkait politik pemilu yang paling ideal pak Fajar, karena pensiunnya melampaui pemilu," katanya.

Apakah itu berarti nantinya Jokowi akan memilih Panglima TNI berdasarkan chemistri atau kecocokan?

Menurut Andi, chemistry hanya salah satu pertimbangan.

"Tapi, satu yang pasti Pak Jokowi tidak memiliki pakem sendiri untuk itu," tukasnya.

Disinggung soal surat presiden ke DPR RI terkait calon panglima TNI, Andi memperkirakan surpres itu akan dikirimkan pada minggu pertama November 2021.

Hal ini beralasan karena Marsekal TNI Hadi TJahjanto akan berakhir masa tugasnya pada 30 November 2021.

Artinya, deadline kenegaraan untuk melantik panglima TNI yang baru jatuh pada 30 November 2021.

Sementara proses normal pemrosesan usulan presiden di DPR adalah 20 hari kerja sehingga maksimal 8 November 2021. surpres harus sudah diterima DPR RI.

Survei Setara Institute

Berikut update terbaru tentang survei calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yang dilakukan oleh Setara Institute.

Diketahui, Setara Institute baru-baru ini melakukan survei 100 opini ahli terkait calon Panglima TNI selanjutnya.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa unggul 4 dimensi sebagai calon Panglima TNI.

Sementara itu, mayoritas ahli dalam survei SETARA Institute berharap panglima TNI dapat menghapus praktik kekerasan yang melibatkan prajurit TNI terhadap warga sipil.

“Sebanyak 74 persen ahli memilih penghapusan kekerasan prajurit terhadap warga sipil," kata Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia Setara Institute Ikhsan Yosari, melansir dari ANTARA.

Penghapusan praktik kekerasan itu merupakan satu dari lima isu prioritas internal, yang menurut mayoritas ahli, perlu jadi perhatian panglima TNI yang baru.

Dalam surveinya yang lain, SETARA menemukan pada periode 5 Oktober 2020 sampai 4 Oktober 2021, ada empat kasus kekerasan prajurit TNI terhadap warga sipil.

Kasus-kasus itu terjadi di Merauke, Papua; Purwakarta, Jawa Barat; dan Nusa Tenggara Timur, ucap Ikhsan.

Di samping penghapusan kekerasan, hasil survei persepsi para ahli menunjukkan panglima TNI pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto perlu memastikan jajarannya netral dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Ahli yang memilih isu netralitas TNI perlu jadi prioritas sebanyak 62 persen, ujar Ikhsan.

Isu-isu internal TNI lainnya yang diyakini oleh para ahli prioritas, yaitu pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan penghentian penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil di luar posisi yang ditetapkan dalam Undang-Undang TNI, peningkatan kesejahteraan prajurit, serta pengutamaan dialog dalam penanganan konflik di Papua dan penghentian keterlibatan TNI dalam konflik lahan.

Hasil survei SETARA Institute yang melibatkan sekitar 100 ahli bidang pertahanan dan keamanan serta HAM, juga menujukan mayoritas responden memilih panglima TNI yang baru perlu menempatkan masalah pelanggaran batas wilayah sebagai prioritas.

Pelanggaran batas wilayah merupakan satu dari lima prioritas eksternal, yang menurut mayoritas ahli, perlu jadi perhatian panglima TNI pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

"74 persen ahli menilai (isu) yang paling penting pelanggaran wilayah perbatasan, 60 persen konflik Laut China Selatan, 54 persen perompakan dan pencurian sumber daya alam serta kelompok bersenjata, 52 persen pelibatan proporsional TNI dalam menghadapi tindak pidana terorisme, dan 48 persen serangan siber," papar Ikhsan.

Hasil survei itu, Ikhsan lanjut menyampaikan, merupakan rekomendasi dari para ahli untuk agenda kerja panglima TNI yang baru demi mendorong pemenuhan mandat reformasi TNI.

Tujuh mandat reformasi TNI, sebagaimana diatur dalam TAP MPR No. VII/MPR/2000 dan UU No.34/2004 mencakup penghormatan pada HAM dan supremasi sipil, kepatuhan terhadap kebijakan dan keputusan politik negara, kedisiplinan terhadap Operasi Militer selain Perang (OMSP), rotasi antarmatra posisi Panglima TNI, jaminan atas penghasilan layak bagi anggota TNI, larangan menduduki jabatan sipil, dan larangan terlibat politik praktis.

Jenderal Andika Perkasa Unggul

Diketahui, Ada tiga kandidat calon Panglima TNI yang disertakan dalam survei itu, yakni KSAD Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo.

Adapun SETARA Institute dalam surveinya melibatkan 100 ahli dalam isu pertahanan dan keamanan (Hankam), serta Hak Asasi Manusia (HAM). Para ahli itu berasal dari akademisi kampus dan elemen masyarakat sipil (NGO/Ormas).

Adapun ahli-ahli dalam survei ini tersebar di beberapa kota besar sebagai berikut, Medan, Bukittinggi, Padang, Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Jember, Lamongan, Surabaya, Kendari, Baubau, Makassar, Papua.

Layakkah Jenderal Andika Perkasa menjabat Panglima TNI?

Setara Institute menyampaikan hasil temuan yang dilakukan pihak internal terkait yang menjadi tolak ukur untuk para kandidat Panglima TNI, di antaranya Kapabilitas, Integritas, Responsivitas, Akseptabilitas dan Kontinuitas.

Nama Jenderal Andika Perkasa unggul 4 dimensi kepemimpinan dari kedua calon lainnya. Di mana pada dimensi kepemimpinan berdasarkan Integritas, dalam temuan atau survei Setara Institute, Jenderal Andika Perkasa memiliki nilai rata-rata 7,84.

Angka ini unggul dibandingkan nilai rata-rata Laksamana TNI Yudo Margono (7,83) dan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo (7,70).

Hasil yang sama juga ditunjukkan pada dimensi kepemimpinan berdasarkan Akseptabilitas.

"Di sini (kriteria Akseptabilatas), Jenderal TNI Andika Perkasa mendapat nilai rata-rata 8,04," kata Peneliti Setara Institute Ikhsan Yosarie saat menyampaikan hasil surveinya secara daring, Senin (4/10/2021).

Sementara, Laksamana TNI Yudo Margono mendapatkan nilai rata-rata 7,78 dan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dengan nilai rata-rata 7,65.

Selanjutnya, pada dimensi kepemimpinan berdasarkan kriteria Responsivitas, Jenderal Andika Perkasa kembali unggul dengan nilai rata-rata 8,20.

Sedangkan, Laksamana TNI Yudo Margono mendapatkan nilai rata-rata 8,11 dan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mendapat nilai 7,99.

Nama Jenderal TNI Andika Perkasa kembali mengungguli dua kandidat lain dalam survei Setara Institute ini dalam dimensi kepemimpinan berdasarkan kriteria Kapabilitas.

Di mana KSAD itu mendapatkan nilai rata-rata tertinggi yakni 8,25, diikuti Laksamana TNI Yudo Margono dengan nilai 8,15 dan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dengan nilai 8,03.

Namun, dalam dimensi kepemimpinan berdasarkan kriteria yang terkahir yakni Kontinuitas, nama Laksamana TNI Yudo Margono unggul dari kedua kandidat lainnya.

Perwira tinggi TNI yang menjabat sebagai KSAL itu mendapatkan nilai rata-rata 7,97, diikuti Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dengan nilai rata-rata 7,90 dan terakhir Jenderal TNI Andika Perkasa dengan nilai rata-rata 7,75.

Dengan begitu kata Ikhsan, dapat disimpulkan, Jenderal Andika Perkasa unggul dalam empat dimensi kepemimpinan sebagai kandidat Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

"Secara umum, Andika Perkasa mengungguli calon lainnya untuk 4 dimensi integritas, akseptabilitas, kapabilitas dan responsivitas. Sedangkan Yudo Margono unggul pada dimensi kontinuitas," katanya.

"Namun demikian, perbedaan skor untuk masing-masing kandidat tidak signifikan," tukas Ikhsan.

Sebagai informasi, penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif dalam bentuk survei menggunakan metode purposif (purposive sampling).

Penelitian yang dilakukan 20 September 2021-1 Oktober 2021 ini melibatkan 100 ahli yang telah dipilih dan ditetapkan SETARA Institute dengan klasifikasi yang spesifik dan relevan dengan penelitian ini.

Keseluruhannya merupakan ahli dalam isu pertahanan dan keamanan (Hankam), serta Hak Asasi Manusia (HAM).

Ahli-ahli tersebut berasal dari akademisi kampus dan elemen masyarakat sipil (NGO/Ormas).

Adapun ahli-ahli dalam survei ini tersebar di beberapa kota besar sebagai berikut, Medan, Bukittinggi, Padang, Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Jember, Lamongan, Surabaya, Kendari, Baubau, Makassar, Papua.

Artikel ini telah tayang di TribunCirebon.com dengan judul Penasehat KSP Ungkap Pertimbangan Jokowi Pilih Panglima TNI, Marsekal Fadjar Prasetyo Paling Ideal?