PTM di Makassar Mulai 4 Oktober, Berikut 13 Poin Surat Edaran Wali Kota Danny Pomanto

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengeluarkan surat edaran pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di masa pandemi covid-19.

Edaran tersebut bernomor 420/511/S.Edar/Disdik/X/2021 diteken pada 1 Oktober 2021.

Mengatur tentang PTM pada satuan pendidikan PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, pondok pesantren dan pendidikan nonformal se Kota Makassar.

Dalam edaran tersebut ditetapkan 13 poin yang mengatur PTM.

Hal itu berdasarkan hasil rapat koordinasi persiapan PTM terbatas tanggal 27 September 2021 lalu.

Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi menyampaikan, simulasi akan dilakukan oleh sekolah SMP Swasta dan negeri. 

Dalam simulasi PTM nanti, kegiatan belajar mengajar akan tetap berlangsung secara terbatas.

Dua sekolah (swasta dan negeri) Setiap kecamatan.

"Ruang belajarnya dibatasi tapi yang paling penting adalah monitoring untuk memastikan anak-anak kita sehat dengan antigen," ujarnya.

Seluruh sekolah juga diminta agar mensterilkan segala sarana dan prasarana penunjang jelang belajar tatap muka. 

Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel, Amalia Malik mengatakan, hanya 14 kecamatan dari 28 sekolah SMP/MTS yang disimulasi.

Yakni kecamatan Biringkanaya (tiga sekolah), Bontoala (2 sekolah), Makassar (2 sekolah) Mamajang (2 sekolah).

Manggala (2 sekolah), Mariso (2 sekolah), Panakkukang (2 sekolah), Rappocini (2 sekolah).

Tallo (2 sekolah), Tamalate (2 sekolah), Ujung Pandang (2 sekolah), Wajo (2 sekolah), Tamalanrea (2 sekolah), Ujung Tanah (1 sekolah).

"Sudah ada rinciannya, setiap kecamatan satu SMP negeri, satu SMP swasta. Sudah ada edarannya," Amalia Malik Jumat (1/10/2021).

Sementara sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Sangkarrang dan sekolah yang berada di Pulau Lakkang Kecamatan Tallo dapat melakukan PTM terbatas.

"Semua bisa PTM di Sangkarrang dan Lakkang, tapi tetap dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat," jelasnya.

Berikut isi surat edaran Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto soal PTM.

1. Untuk setiap satuan pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan sudah mendapatkan vaksin lengkap dan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum di vaksin COVID-19 serta memiliki riwayat Comorbid disarankan untuk memberikan layanan Pembelajaran jarak Jauh dari rumah.

2. Pemerintah Daerah dapat memberhentikan PTM terbatas jika ditemukan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, Pemberhentian sementara dilakukan paling singkat 3 kali 24 jam.

3. PTM Terbatas harus dilakukan dengan protokol kesehatan ketat dan terpantau oleh dinas kesehatan kota Makassar, Camat, Lurah, Satpol PP, Puskesmas setempat serta Satgas Panser Dinas Pendidikan Kota Makassar.

4. Kepala satuan pendidikan yang akan melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas harus berkoordinasi dengan camat, lurah, kepala puskesmas, babinsa dan Binmaspol dan Satgas Panser Dinas Pendidikan Kota Makassar.

5. Satuan Pendidikan SMP/MTs akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas mulai tanggal 04 Oktober 2021 dengan kondisi kelas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 18 peserta didik per rombongan belajar dan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan diutamakan bagi yang sudah divaksinasi usia 12-17 tahun.

6. Bagi peserta didik usia 12-17 tahun yang belum divaksin COVID-19 serta memiliki riwayat Comorbid disarankan untuk mengikuti Pembelajaran jarak Jauh dari rumah.

7. Satuan Pendidikan SD/MI dan kesetaraan (Paket A, B dan C) akan di laksanakan mulai tanggal 01 November 2021 dengan kondisi kelas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 18 peserta didik peri rombongan belajar dan menjaga jarak minimal 1,5meter.

8. Satuan Pendidikan TK/PAUD akan dilaksanakan mulai tanggal 06 Desember 2021 maksimal 5 peserta didik perkelas dan; setiap Satuan Pendidikan juga bisa memanfaatkan ruang terbuka sebagai tempat berlangsungnya PTM terbatas.

9. Kegiatan belajar mengajar PTM Terbatas dilaksanakan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, melakukan 2 kali pertemuan dalam seminggu setiap tingkatan selama 3 jam dan untuk jenjang SD, MI, PAUD dan Pendidikan Kesetaraan melakukan 2 kali pertemuan dalam seminggu setiap tingkatan selama 2 jam.

10. Kepala Satuan Pendidikan wajib membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 di tingkat sekolah 11. Penentuan satuan pendidikan TK/PAUD, SD dan SMP yang akan melaksanakan PTM terbatas, ditetapkan oleh Keputusan Dinas Pendidikan Kota Makassar sedangkan untuk MI dan MTs oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.

12. Bila terjadi kondisi adanya temuan kasus peserta didik dan pendidik serta. tenaga kependidikan yang terpapar COVID-19 selama pelaksanaan - Pembelajaran Tatap Muka Terbatas maka Tim Satgas COVID-19 Sekolah melaporkan kepada Call Centre 112 dan Tim Panser Dinas Pendidikan.

13. Khusus untuk sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Sangkarrang dan sekolah yang berada di Pulau Lakkang Kecamatan Tallo dapat melakukan PTM terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. (*)