PLTA Poso, Rawat Kedamaian di Kota Harmoni

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jejak sejarah daerah konflik di Kabupaten Poso, masih terniang diingatan Wakil Presiden ke 10 dan 12 RI, Jusuf Kalla.

Konflik di kabupaten berjuluk 'Kota Harmoni' itu, berlangsung antara tahun 1998-2001.

Saat itu, JK menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra).

Ia pun menjadi juru damai atau inisator perdamaian atas konflik sara tersebut.

Dan hasilnya, konflik terselesaikan lewat Deklarasi Malino 2001 yang diinisiasi JK.

Tidak berhenti sampai di situ, JK rupanya masih memikirkan Poso.

Ia berupaya merawat kedamaian yang ada lewat jalur kesejahteraan.

Yaitu dengan menghadirkan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kabupaten Poso.

"Kenapa di Poso, karena itu adalah daerah konflik," kata Jusuf Kalla saat melakukan pertemuan dengan Komisi VII DPR RI di, Hotel Santika, Jl Moh Hatta, Kota Palu, Kamis (30/9/2021) malam.

"Kalau masyarakatnya tidak bekerja, itu konfliknya bisa kembali lagi. Kalau rakyatnya miskin, konfliknya bisa kembali lagi" sambungnya.

JK menegaskan, kehadiran PLTA Poso bukan sekedar menjadi sumber energi listrik tanpa emisi.

Tapi juga, menjadi lahan pekerjaan bagi warga Poso. Di mana, pekerja di PLTA Poso didominasi tenaga kerja lokal.

"Seperti itulah semangat merah putih, semangat nasionalisme yang harus kita tumbuhkan," tegasnya.

Melalui PT Poso Energy naungan Kalla Group, PLTA Poso pun beroperasi.

Masing-masing, PLTA Exiting dengan kapasitas 195 Mega Watt (MW) dan PLTA Extension Stage-1 kapasitas 120 MW.