Guru Besar FISIP Unhas: Transparansi Adalah Sistem yang Tepat Mencegah Korupsi

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG- Pencegahan korupsi sangat diperlukan saat ini di lembaga eksekutif dan legislatif.

Oleh karana itu diperlukan sistem yang tepat dalam pencegahan dan pengendalian korupsi yakni sistem transparansi.

Hal itu disampaikan Guru Besar FISIP Universitas Hasanuddin, Prof Dr Sangkala dalam acara 'sekolah birokrasi' yang ditayangkan langsung di akun Youtube Tribun-Timur, Jumat (1/10/2021) pukul 11.00 Wita.

Acara sekolah birokrasi itu sendiri mengangkat tema 'Cara Mencegah Korupsi di Lembaga Eksekutif dan Legislatif Melalui Transparansi'.

Menurut Prof Sangkala, sistem transparansi penting dilakukan karena dimaksudkan untuk membuka proses penyelenggaraan pemerintahan terhadap pengawasan akuntabilitas kepada publik. 

Pemerintahan yang transparan akan memberikan warga untuk dapat meneliti bagaimana yang diberi kekuasaan menggunakan kewenangan atau otoritas yang mereka miliki. 

"Selain itu juga memungkinkan masyarakat meminta pertanggung jawaban para pejabat yang diberikan kewenangan jika mereka salahbgunakan kewenangan yang dimiliki," kata Prof Sangkala.

Ia menjelaskan, dengan menerapkan pemerintahan yang secara transparan maka akan kurangi ketidaksetaraan informasi publik yang mungkin digunakan oleh para pejabat baik gubernur, bupati atau walikota, sehingga akan merugikan masyarakat.

Prof Sangkala mengatakan, lembaga transparansi internasional menggambarkan bahwa keterbukaan pemerintahan adalah cara yang paling tepat menjaga pemerintah dari praktek korupsi.

Sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga pemerintah dan lembaga politik.

Dengan transparansi diharapkan dapat mencapai tujuan jika mampu mengungkapkan praktek korupsi.

"Dengan berbagai strategi yang dapat mengungkapkan prilaku korupsi serta mampu mencegah prilaku buruk para birokrat dan politisi sejak awal dilantik," ujar Prof Sangkala.

Ia mengatakan, kesadaran akan pengawasan dari masyarakat atau publik seyogyanya harus mendorong birokrat dan politisi untuk berprilaku yang konsisten sesuai harapan masyarakat.

Khususnya, terkait dengan bagaimana berprilaku dan kelolah kebijakan yang sesuai prosedur daripada menyalanggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Jadi sejauh pejabat publik lakukan kegiatannya secara adil maka akan mendorong masyarakat percaya pada pemerintah dan lembaga politik.