BLK Fasilitasi Diskusi yang Digelar Skill Development Centre (SDC) Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Makassar menjadi fasilitator dalam agenda Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Skill Development Centre (SDC) Kota Makassar.

FGD tersebut mengangkat tema Peran Dunia Usaha dan Industri dalam pengembangan SDM Unggul menuju Kota Makassar dua kali tambah lebih baik.

Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar Fitroh Hanrahmawan mengatakan, diharapkan sektor usaha dan industri bisa bekerjasama menciptakan tenaga kerja yang profesional di Kota Makassar.

Apalagi, masalah tenaga kerja menjadi salah satu perhatian yang harus diberantas oleh pemerintah.

Lanjut Fitroh, Pemerintah Kota Makassar menyampaikan masih ada 15 persen angka pengangguran di Makassar.

Sektor usaha dan industri harus bekerjasama dengan pemerintah termasuk BLK untuk menciptakan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi.

"Semua punya peran untuk mengatasi masalah ini, termasuk kami di BLK memfasilitasi pelatihan berbasis kompetensi untuk calon tenaga kerja," ucap Fitroh Hanrahmawan.

Sejauh ini BLK Makassar telah bekerjasama dengan berbagai unit usaha dalam hal program pemagangan.

Diketahui, acara ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi.

Fatma mengatakan untuk memperkuat daya saing tenaga kerja diperlukan kerja sama lintas sektoral baik di tingkat pusat, provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

Sehingga kebijakan Skill Development Center (SDC) merupakan salah satu solusi dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. 

“Permasalahan utama yang terjadi dalam dunia ketenagakerjaan kita adalah tidak terjadinya link and match dunia pendidikan dengan dunia industri dan permasalahan pelatihan yang tidak terstandarisasi,” ucapnya.

Oleh sebab itu SDC hadir sebagai solusi kolaborasi, koordinasi dan sinkronisasi yang melibatkan 4 (empat) unsur ABCG sebagai pelaku utama.

Yakni unsur Academic atau lembaga pendidikan dan pelatihan. (SMK/BLK/LPK/Politeknik/Universitas), unsur Business atau dunia usaha dan industri, unsur Community (Masyarakat/Asosiasi) dan unsur Government atau pemerintah daerah. 

“Unsur inilah yang akan berkoordinasi mengatasi masalah utama ketenagakerjaan di daerah antara lain mismatch dalam penyiapan kompetensi tenaga kerja serta keterbatasan kapasitas pelatihan dan sertifikasi yang berdampak pada rendahnya daya saing dan tingginya angka pengangguran,” jelasnya.