Mutasi Pejabat Pemprov Sulsel
Jayadi Nas Sedang Kunker di Pinrang Sebagai Kadis PM-PTSP saat Diangkat Menjadi Staf Ahli Kesra
Salah satu pejabat yang dimutasi ialah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sulsel, Jayadi Nas
Penulis: Siti Aminah | Editor: Saldy Irawan
lihat foto
Terkait respon pihak kampus, Jayadi Nas mengatakan belum melakukan pembicaraan dengan Rektor Unhas sebab dirinya masih ada di daerah.
"Senin saya sudah mulai jadi staf ahli," tegasnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jauzi mengatakan, pelantikan digelar berdasarkan instruksi Plt Gubernur Sulsel.
Pihaknya baru diperintah siang tadi oleh Andi Sudirman Sulaiman untuk mempersiapkan pelantikan.
"Memang tidak ada di agenda pimpinan karena tadi pagi pak Plt hanya terima-terima tamu, dan menginformasikan untuk melantik pejabat eselon II," jelas Imran.
Sepuluh pejabat yang dilantik kata Imran berdasarkan hasil job fit yang digelar beberapa bulan lalu.
Pihaknya sudah mendapat izin Kementerian Dalam Negeri pada Rabu (22/9/2021) lalu.
"Sudah ada izin mendagri belum lama ini, dua hari lalu masuk," jelasnya.
Sepuluh pejabat dilantik berdasarkan surat keputusan nomor 821.22/13/2021 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemprov Sulsel.
Mereka yang dilantik adalah Muhammad Firda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan jadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Denny Irawan Saardi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata jadi Kepala Dinas PM-PTSP.
Andi Hasbi, Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat Subbidang Kesejahteraan Rakyat jadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Nimal Lahamang, Kepala BPBD jadi Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
Andi Darmawan Bintang, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi jadi Kepala Bappelitbangda.
Andi Irawan Bintang, Kepala Dinas ESDM) jadi Kepala Dinas Sosial M Ichsan Mustari Kepala Dinas Kesehatan jadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulsel.
Kemudian Jayadi Nas Kepala Dinas PM- PTSP jadi Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Lalu Muhammad Jufri Kepala Dinas Pendidikan jadi Kepala Disbudpar serta Idham Kadir Kepala Biro Umum jadi Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. (*)
