Dulu Ngebet Merdeka, Benarkah Timor Leste Sekarang Menyesal usai Dijadikan 'Sapi Perah' Negara Ini?

Kemarahan internasional memaksa dibentuknya INTERFET. Australia - pemain kunci dalam keputusan untuk campur tangan - membalikkan satu dekade kebijakan luar negeri yang ambivalen yang lebih suka melupakan masalah Timor-Leste dan melangkah masuk.

Tidak ada pertanyaan bahwa INTERFET bekerja dengan baik. Tetapi keputusan Australia untuk pergi ke Timor-Leste tidak hanya berprinsip ingin mengamankan kedaulatan negara tetangganya yang masih baru.

Hanya dua bulan sebelum kemerdekaan penuh Timor-Leste dipulihkan, Australia menarik pengakuannya atas yurisdiksi Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan perselisihan batas laut.

Itu merupakan jenis diskusi yang tepat yang perlu dikumpulkan oleh Timor-Leste tentang cadangan minyak dan gas yang menguntungkan terkubur jauh di dalam Laut Timor.

Bebas dari pandangan adjudicator independen, Australia mengambil pendekatan bullish dalam negosiasi atas kekayaan minyak dan gas multi-miliar dolar Laut Timor.

Negosiasi menghasilkan beberapa perjanjian untuk menggunakan sumber daya, tetapi tidak ada batas permanen.

Australia ingin menghindari adanya batas karena mereka tahu mereka mengklaim sumber daya yang bukan haknya untuk diambil.

Namun, jika ada batasan, hak pengambilan sumber daya itu akan jatuh secara sah ke tangan Timor-Leste.

Jadi, Australia telah membuat rencana untuk menghindarinya. Tapi, rencana tersebut digagalkan.

Pada 2012, mantan perwira intelijen ASIS yang dikenal sebagai Witness K mengungkapkan bahwa Australia telah menyadap ruang-ruang di Timor-Leste untuk mendapatkan keuntungan dalam negosiasi itu.

Saat adanya renovasi pembangunan yang didanai bantuan, Australia mengirim teknisi untuk memasang alat-alat pendengaran agar Australia mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengubah negosiasi dengan cara mereka.

Timor-Leste kemudian merobek-robek perjanjian “Pengaturan Maritim Tertentu di Laut Timor” (CMATS) dan membawa Australia ke Den Haag untuk konsiliasi.

Langkah itu pada akhirnya akan menarik batas maritim bersejarah yang permanen di tengah Laut Timor, menempatkan hampir semua sumber daya daerah yang sangat berharga di pihak Timor-Leste.

Di depan umum, Australia memuji perjanjian "landmark" tersebut. Namun, secara pribadi, mereka berencana untuk menuntut orang-orang yang mengatakan kebenaran: Witness K dan pengacaranya Bernard Collaery yang kemudian menghadapi dakwaan.

Perdana menteri Timor-Leste saat itu, Mari Alkatiri, menyebut penyadapan itu sebagai "kejahatan", yang ditanggapi oleh Alexander Downer dengan menuduh Timor-Leste menyebut Australia pengganggu.