Nasib PNS Timor Leste di Masa Sulit Pandemi, Diberi Subsidi Pangan Tapi Fasilitas Lain Dicabut

TRIBUN-TIMUR.COM - Pegawai Negeri Sipil (PNS) Timor Leste akan mendapat subsidi bahan pangan dan biaya transportasi bulanan.

Bantuan yang didapat setelah dua dekade merdeka tersebut untuk mengurangi pengeluaran biaya setiap PNS.

Namun disisi lain, kendaraan dinas tak bisa lagi digunakan oleh PNS jika tidak memenuhi syarat.

Saat pandemi Covid-19 ini, Timor Leste juga menghentikan pengadaan kendaraan dinas untuk pegawai.

Kebijakan subsidi tersebut telah disetujui Dewan Menteri Timor Leste dalam Rapat Luar Biasa di Istana Pemerintah di Dili pada Senin 20 September 2021.

"Dewan Menteri bertemu di Istana Pemerintah, di Dili, dan menyetujui rancangan Undang-undang yang bertujuan untuk menciptakan subsidi pangan bulanan, yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Rui Augusto Gomes," demikian bunyi siaran pers tersebut.

Subsidi yang akan diberikan kepada para PNS tersebut diberikan dalam bentuk barang.

Bertujuan untuk mengurangi pengeluaran untuk pembelian makanan dan persiapan makanan.

Dan pada saat yang sama, mempromosikan pembelian produk pertanian dari produsen nasional, mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian.

Pusat Logistik Nasional bertanggung jawab atas perolehan, pengelolaan, penyimpanan produk, serta distribusinya ke badan dan layanan masing-masing.

Setiap bulan, PNS akan mendapatkan 35 kg beras, lima kg jagung, lima kg kacang-kacangan, lima kg kacang hijau dan dua kg kacang kedelai.

"Dalam hal tidak tersedianya salah satu produk tersebut di atas, mereka dapat digantikan oleh bahan lain dengan nilai yang sama."

Mengenai sistem distribusi bantuan subsidi tersebut, dijelaskan bahwa pengiriman dilakukan setiap tiga bulan oleh lembaga dan layanan di mana penerima manfaat menjalankan fungsinya.

Rapat luar biasa tersebut juga menyetujudi proyek Keputusan-UU untuk pembuatan subsidi transportasi bulanan untuk pemegang posisi manajemen dan kepemimpinan dan untuk karyawan Administrasi Publik, menggantikan atribusi kendaraan Negara.

Pembuatan subsidi ini bertujuan untuk mengimbangi biaya reguler penerima manfaat yang terkait dengan transportasi dan meminimalkan biaya yang terkait dengan alokasi kendaraan Negara dan mempromosikan rasionalisasi armada mobil umum.