Breaking News:

Unhas

VIDEO: BEM Fakultas Hukum Unhas Tolak Presiden Joko Widodo Tiga Periode

Rencana amandemen ke-V Undang-undang Dasar (UUD) 1945, menuai penolakan di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas).

Penulis: Muslimin Emba | Editor: Suryana Anas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rencana amandemen ke-V Undang-undang Dasar (UUD) 1945, menuai penolakan di kalangan mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas).

Khususnya, mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Unhas

Penolakan itu disuarakan saat berunjukrasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (15/9/2021) siang.

Alasannya, rencana amandemen itu tidak relevan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini yang terjepit akibat pandemi Covid-19.

"Alasan morilnya adalah, tidak etis rasanya ketika para pemegang kekuasaan dalam hal ini MPR dan DPR yang diberi kewenangan untuk membuat undang-undang justru melakukan sesuatu hal yang tidak diperlukan pada saat pandemi Covid-19 ini," kata salah satu peserta aksi, Syamil ditemui di lokasi.

Selain itu, efektifitas dari amandemen sebelumnya kata dia, belum begitu terasa di masyarakat.

Ia mencontohkan, rencana Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang telah dihapus dan akan kembali dirumuskan dalam amandemen ke-V.

"Semangat reformasi mangatakan, bahwa GBHN itu telah dihapus," jelasnya.

Selain itu, renacana amandemen tersebut, lanjut Syamil juga disinyalir untuk memuluskan langkah Presiden Joko Widodo menjabat tiga periode.

Isu tiga priode itu, pun ditolak mentah-mentah oleh mahasiswa dengan alasan kinarja Jokowi yang dianggap tidak maksimal.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved