Breaking News:

Unhas

VIDEO: BEM Fakultas Hukum Unhas Tolak Presiden Joko Widodo Tiga Periode

Rencana amandemen ke-V Undang-undang Dasar (UUD) 1945, menuai penolakan di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas).

Penulis: Muslimin Emba | Editor: Suryana Anas

"Amandemen itu memuat wacana tiga priode dalam rangka presiden Jokowi ini menjadi pelaksana tugas ke depannya, itu justeru menciderai konsitusi yang telah ditetapkan negara," beber Syamil.

"Tolak ukur keberhasilan itu, bukan dengan banyaknya jabatan, tapi bagaimana presentase kinerja tersebut berhasil untuk masyarakat," sambungnya.

Rencana tiga priode itu, kata dia tidak menjamin tolak ukur keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam mensejahterakan masyarakat.

Ia pun menyarankan agar kabinet kerja Jokowi fokus mengatasi persoalan masyarakat yang terhimpit ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Maka yang seharusnya dilaksanan di sisa kepempinan presiden Jokowi, optimalisasi kinerjanya saja ketimbang harus memperpanjang masa jabatan," tegasnya.

Dalam penolakan itu, pengunjukrasa menyalurkan aspirasi ke DPRD Sulsel dengan tujuh poin tuntutan.

Aspirasi itu, didesak mahasiswa agar segera dikirim ke sekretariat negara.

Berikut tujuh poin tuntutannya:

1. Menolak secara tegas Amandemen ke-Lima UUD 1945, karena tidak menunjukkan urgensi dibutuhkannya amandemen konstitusi dengan alasan kesinambungan pembangunan, karena sudah ada SPN dan RPJPN yang menjadi rujukan dalam mewujudkan kesinambungan pembangunan nasional.

2. Menolak mengembalikan kembali kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN dengan wajah PPHN, karena ini adalah bentuk kemunduran bernegara dan penghianatan terhadap semangat reformasi yang mengamanatkan sistem presidensial.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved