Breaking News:

Tribun Jeneponto

Kasus Korupsi Masih Penyelidikan, Kejari Jeneponto Tolak Berikan Perlindungan Hukum Dinas Pendidikan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto, menolak memberilkan perlindungan hukum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jeneponto.

Penulis: Muh Rakib | Editor: Sudirman
TRIBUN-TIMUR.COM/RAKIB
Kasi Datun Kejari Jeneponto, Ridwan Saputra 

TRIBUN-TIMUR COM JENEPONTO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto, menolak memberilkan perlindungan hukum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jeneponto.

Kasi Datun Jeneponto, Ridwan Saputra mengatakan, ada delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jeneponto mengajukan perlindungan hukum.

Keenam OPD masing-masing Dinas PU, RSUD Lanto Dg Pasewang, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dinas Pemukiman dan Pertanahan serta Dinas Parwisata Jeneponto.

"OPD yang mendapat perlindungan hukum adalah OPD yang mungkin berperan penting dalam kemajuan daerah," ujar Ridwan Saputra, Selasa (14/9/2021).

Dari delapan OPD yang mengajukan, enam diantaranya diterima mendapatkan perlindungan hukum.

Sementara dua OPD lainnya ada yang ditolak dan ada sementara menunggu jadwal ekspose.

"Yang ditolak itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jeneponto," ungkapnya.

Adapun alasan penolakannya karena dinas terkait masih dalam penyelidikan dugaan korupsi.

Sementara BKKBN saat ini masih menunggu kelengkapan jadwal eksposnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved