Golkar Dukung Sekolah Luring Jika Makassar Zona Kuning

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Ketua Komisi D DPRD Sulsel Bidang Pendidikan Abdul Wahab Tahir menilai sekolah tatap muka baru boleh digelar jika zona Kota Daeng sudah kuning.

Jika belum zona kuning, Wahab mendesak sekolah tatap muka ditunda dulu demi mencegah peningkatan kasus Covid-19.

Wahab mengakui pembelajaran tatap muka penting bagi anak-anak didik, namun harus disertai pemenuhan sejumlah persyaratan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Kita dukung pembelajaran tatap muka kalau Makassar sudah zona kuning penyebaran Covid-19. Kalau belum kuning maka sulit pembelajaran tatap muka. Jadi Kita harap Makassar zona kuning dan PPKM sudah level 3," kata Wahab saat dihubungi Tribun Timur Rabu (15/9/2021).

Persyaratan kedua, Wahab menilai, pembelajaran tatap muka hanya dibolehkan dengan jumlah peserta didik maksimal 30 persen dalam ruang kelas.

Ketua Fraksi Partai Golkar itu mendorong Pemkot harus aktif melakukan pengawasan sekolah dalam kapasitas 30 persen satu kelas ruang belajar.

"Jadi jumlah jumlah maksimal ruangan 30 persen untuk mencegah klaster Covid-19 dari sekolah. Pemkot harus tegas memberi sanksi menutup sekolah jika kedapatan lebih 30 persen, sanksinya jangan izinkan tatap muka," tegas Wahab.

Ketiga Wahab mendesak Dinas Pendidikan bersama Dinas Kesehatan Kota Makassar menggenjot vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh sekolah Kota Makassar.

"Jadi seluruh staf wajib sekolah dan guru-guru wajib 90 persen sudah vaksin baru kita sekolah tatap muka," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, Rudianto Lallo bakal merekomendasikan uji coba sekolah tatap muka pekan ini ke pemerintah kota (Pemkot).

Rudianto mengatakan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) ini akan digelar secara terbatas di kecamatan dengan angka Covid yang masih rendah

"Hasil rekomendasi akan kita berikan ke Pak Wali soal segera kita gelar tatap muka terbatas dan waliyah terbatas," ujarnya saat dihubungi, Senin (13/9/2021)

"Kalau ada wilayah yang tinggi Covid, tidak usah dulu di situ. Saya kira itu solusi paling baik. Kita ajukan pekan ini," lanjutnya.

Ketua DPRD Makassar tersebut, mengaku cukup khawatir dengan tak adanya tatap muka selama hampir dua tahun ini.

Terutama anak-anak SD yang dianggap paling kritikal 

"Sangat berbeda, SD itu masa bermain. Jangan mereka dibuat tidak belajar, beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi kami tetap ajukan agar ini jadi pertimbangan," jelasnya

Dia mengatakan, pembelajaran tatap muka seyogyanya dapat ditaktisi dengan baik.

Pihaknya telah meninjau Ibu Kota Jakarta yang lebih dahulu menggelar uji coba tatap muka secara terbatas.

Dimana tak ditemukan satupun kluster penyebaran pascaujicoba tersebut. 

Menurutnya hal ini juga bisa berlaku di Kota Makassar.

"Khususnya wilayah yang nihil Covid-19, contoh misalnya seperti kepulauan Sangkarrang dan beberapa wilayah lainnya. Itukan nol Covid di situ," katanya

"Kenapa kita tidak mulai di situ. Lagipula itu kan terbatas nanti, itu bisa diatur," sambungnya.

Dirinya menyinggung upaya pemkot yang berani membuka sektor kritikal sebesar 25% hingga 50%, namun sekolah tak kunjung dipikirkan.(*)

Laporan Kontributor TribunMakassar.com @bungari95