Breaking News:

Tribun Makassar

Serapan Anggaran Kementerian/Lembaga di Sulsel Rp 12,28 T, RS Wahidin Masih Rendah

Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga di daerah di Sulawesi Selatan

Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Suryana Anas
Humas DJPb Sulsel
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan Syaiful 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Salah satu tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Selatan (Kanwil DJPb Sulsel) selaku Kuasa BUN di Daerah adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga di daerah. 

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga di daerah dilakukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.

Sampai dengan tanggal 10 September 2021, realisasi belanja K/L di Sulawesi Selatan mencapai 61,78% dari pagu sebesar Rp19,88 triliun atau sebesar Rp12,28 triliun. 

Di mana satker mitra kerja yang memiliki pagu besar dengan tingkat realisasi yang masih rendah antara lain Satker RS Wahidin Sudirohusodo Makassar (32,04%), RS Tadjuddin Chalid Makassar (24,32%).

Kemudian Balai Kesehatan Mata Masyarakat Sulsel (6,57%), Politkenik Ilmu Pelayanan Makassar (42,97%), SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Pompengan Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan (38,28%) dan Politeknik Pelayaran Barombong (40,78%).

Dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berada pada level 7%, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan perubahan target realisasi belanja Kementerian/Lembaga.

Perubahan target tersebut yakni mengubah target realisasi belanja pada Triwulan III yang semula 60% menjadi 70%. Hal ini dilakukan mengingat belanja APBN merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Untuk dapat memenuhi target realisasi belanja Triwulan III sebesar 70%, Kanwil DJPb Sulsel melakukan berbagai langkah diantaranya melakukan monitoring berupa one on one meeting terhadap satker yang mempunyai pagu besar.

Lalu berkontribusi terhadap kinerja anggaran secara keseluruhan di Sulsel serta memonitor kendala pelaksanaan anggaran belanja satker secara berkala dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan one on one meeting dilakukan untuk membahas isu rendahnya 5 penyerapan belanja daerah dan kendala yang terjadi serta memberikan solusi sesuai dengan kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved