Anggaran Belanja Pegawai Pemkot Makassar Bakal Dipangkas, Dialihkan untuk KOR Untia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Danny Pomanto memangkas anggaran hingga Rp 680 miliar, draf rancangan yang disusun telah dilakukan finalisasi.

Selanjutnya, anggaran tersebut bakal diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui.

Plt Kepala Bappeda Kota Makassar, Helmy Budiman mengatakan, rencana tersebut selain diakomodir pada perubahan, juga akan diteruskan pada anggaran Pokok 2022.

"Ini untuk perubahan dan 2022 kita usahakan itu," ujar Helmy saat dihubungi, Selasa (14/9/2021).

Rencananya APBD perubahan tersebut, bakal dialihkan ke belanja modal.

Semisal untuk proyek jalan hingga rencana pembangunan Kawasan Olahraga (KOR) di Untia, sesuai rencana Walikota Makassar sebelumnya.

"Kita akan bawa ke belanja modal, ada beberapa kita siapkan, ada untuk jalan, kemudian untuk stadion, untuk Gor, banyak yang kita lakukan lah," katanya

"Banyak yang kita lakukan lah, Insya Allah, segera, mudah-mudahan pendapatan juga segera bisa maksimal. Karena untuk harapannya kan masih dalam kondisi Covid-19 begini. Ada beberapa pendapatan yang mesti kita adjust," lanjutnya

Menurutnya, penerapan PPKM saat ini memberikan dampak yang cukup besar bagi realisasi pendapatan kota Makassar.

"Kan (sumber PAD) Makassar itu ada 4, salah satunya pariwisata, dan itu yang paling kena dampak sekarang. Mudah-mudahan lah, kan Makassar saat ini level 4 tapi geliat ekonomi masih luar biasa," terangnya.

Lanjutnya Helmy berharap, jika APBD perubahan ini bisa mengikuti ketentuan Permendagri nomor 64 tahun 2020, tentang pedoman pengisian APBD 2021 baik pokok maupun perubahan.

"Ketentuannya kan tiga bulan sebelum APBD berakhir, jadi bulan September ini sudah harus ditetapkan perubahan," katanya.

Pihaknya pun telah mengkonsolidasikan hal ini dengan DPRD Makassar.

"Kami menghadap mudah-mudahan jadwalnya bisa segera, dan insya Allah tanggal 30 September ketuk palu," katanya

"Kita berharap yang terbaik, karena kalau tidak ada APBD perubahan kita juga tidak bisa menggunakannya sesuai visi-misi," tutupnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto mengungkapkan kejanggalan dalam pos belanja makan minum pegawai yang mencapai Rp20 miliar.

Danny mengatakan, semisal dalam satu hari pegawai hanya makan dan minum, maka anggaran tersebut tetap tidak akan habis dalam waktu satu tahun.

"Itu makan minum, kalau misalnya dari pagi sampai malam makan saja kerjanya sampai satu tahun tidak habis anggarannya," ujar Danny, Minggu (12/9/2021).

"Jadi makanya saya bilang, memangnya ini birokrat makan makan saja kerjanya, kan tidak masuk akal, anggarannya ada sekitar Rp20 miliar," lanjutnya.

Hal ini kata Danny, membuktikan banyaknya kejanggalan dalam pembuatan APBD 2021

Selain itu, Danny juga menyoroti pos belanja perjalanan pegawai yang mencapai Rp100 miliar.

Bahkan katanya dalam sehari, total uang bensin seluruh kendaraan dinas mencapai Rp9 miliar perhari.

"Misalnya bensin, itu juga 100 miliar saya ambil, satu hari pemkot tidak bergerak (kendaraan dinasnya,  Rp9 miliar kita untung," katanya

"Karena bensinnya ini, masa satu hari 10 liter. Jadi 9 miliar satu hari untuk melayani 20 ribu orang bergerak setiap hari, mala saya cut saja," sambungnya.

Sehingga pihaknya mengalihkan pertemuan tatap muka dengan zoom meeting, untuk menghemat anggaran.

"Saya larikan ke zoom meeting, saya belikan semua zoom meeting sampai kelurahan dan seluruh SKPD, jadi tidak usah bergerak, pengeluaran bensin tidak terlalu banyak, ini lebih efektif," tegasnya.

Sehingga saat ini, Danny telah memangkas anggaran hingga Rp 680 miliar.

Danny mengatakan, draf rancangan yang disusun telah dilakukan finalisasi.

Selanjutnya, bakal diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui.

"Jadi saya cut (potong) akhirnya dapat Rp 680 milyar dari sebelumnya Rp 670 milyar kan ada lagi 10 milyar," jelasnya.

Danny memastikan kegiatan rutin pemerintahan tetap berjalan meski dilakukan pemangkasan.

Anggaran yang dipangkas, dialihkan untuk belanja modal dalam artian membiayai program yang menyentuh langsung masyarakat.

"Kita cut bukan berarti itu hilang kegiatan, tetap berjalan tapi (anggarannya) lebih rasional," tutupnya.

Laporan wartawan Tribun Timur AM Ikhsan