3 Janji Jokowi yang Diingkari Termasuk Impor Lombok, Sukamta: Ini Kan Menyakitkan buat Para Petani!

Menanggapi hal ini, Anggota Badan Anggaran DPR RI Sukamta menyatakan pemerintah telah sembrono dalam mengelola anggaran selama pandemi, karena di satu sisi menghadirkan utang yang semakin besar sementara di sisi lain ada silpa yang besar.

“Hingga Juli 2021, utang Indonesia tercatat mencapai Rp6.750 triliun dengan rasio 40,51 persen dari PDB. Pemerintah beralasan menambah utang karena pandemi, namun kinerja penanganan pandemi sering kedodoran, seperti terjadi saat lonjakan Covid pada bulan Juli dan Agustus dengan banyaknya rumah sakit yang kolaps hingga kelangkaan oksigen. Sementara serapan anggaran kesehatan seringkali masih minim hingga pertengahan tahun, ini terjadi di tahun 2020 maupun 2021,” tandas Sukamta dikutip tribun-timur.com dari situs resmi PKS.

Di sisi lain, Sukamta juga melihat belanja pemerintah selama ini belum mampu membangun kemandirian ekonomi.

“Presiden dalam beberapa kesempatan menyampaikan, pandemi sebagai momentum untuk melakukan lompatan besar menjadi negara maju. Hingga saat ini tidak jelas lompatannya. Yang lebih nampak Indonesia malah makin kecanduan impor. Dari impor vaksin, alat tes covid, bahkan impor lombok di saat harga lombok jatuh. Ini kan menyakitkan buat para petani. Mestinya anggaran yang masih tersisa ratusan triliun sebagiannya bisa dialokasikan untuk membantu para petani, membeli hasil pertanian dengan harga yang normal, ini tentu akan sangat membantu. Silpa anggaran ratusan triliun juga bisa digunakan untuk mempercepat produksi vaksin sendiri,” ungkapnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyoroti semakin tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.

Menurut Sukamta mestinya belanja pemerintah diarahkan untuk meningkatkan hal-hal yang sifatnya produktif.

“Data BPS menyebutkan pengangguran pada usia muda di bulan Februari 2021 alami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, usia 20-24 tahun mencapai 17,6%, usia 25-29 tahun sebesar 4,9%, sementara kemiskinan esktrem meningkat jadi 4%. Banyaknya usia muda yang menganggur ini harus jadi perhatian ekstra pemerintah. Daripada membuka akses ribuan tenaga kerja asing (TKA), lebih baik perbesar belanja untuk meningkatan kualitas SDM Indonesia supaya bisa mengisi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor,” tutup Sukamta.

Penjelasan Sri Mulyani, Kenapa Utang RI Terus Nambah

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, buka-bukaan soal alasan pemerintah harus menambah utang negara atau utang pemerintah saat kondisi pandemi virus corona (Covid-19).

Ibarat besar pasak daripada tiang, menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, tambahan utang sangat diperlukan untuk menutup defisit yang semakin membengkak karena besarnya pengeluaran pemerintah.

Ia bilang, menyelamatkan nyawa manusia tak bisa ditawar. Sehingga pemerintah harus jor-joran menyediakan anggaran untuk penanganan kesehatan sesuai kebutuhan.

Belum lagi, semakin lama penanganan pandemi, maka semakin besar pula risiko rusaknya perekonomian negara.

"Pandemi Covid-19 memang sebuah tantangan yang sungguh luar biasa. Dia tidak hanya mengancam jiwa manusia, dia juga mampu mempengaruhi dan mengoyak perekonomian suatu negara," jelas Sri Mulyani dikutip dari siaran Youtube Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan pada Minggu (25/7/2021).

"Semua negara di dunia menggunakan instrumen kebijakan untuk bisa menangani pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi sosial serta keuangan," kata Sri Mulyani lagi.

Sebagai bendahara negara, lanjut Sri Mulyani, dirinya merasa perlu mengeluarkan kebijakan ekstra dalam urusan pengelolaan anggaran negara.