Tribun Bulukumba

Kadinsos Bulukumba Ngaku Tak Tahu Soal Dugaan Korupsi BPNT, 'Uangnya pun Tak Pernah Kita Lihat'

Uang itu tidak pernah singgah di kabupaten, melainkan langsung ke rekening penerima manfaat.

Penulis: Firki Arisandi | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/FIRKI
Kadinsos Bulukumba, Syarifuddin 

Kasus dugaan koruspi itu, kata dia berpotensi melibatkan oknum Dinas Sosial di masing-masing kabupaten.

"Sebenarnya ini tanggung jawab Dinas Sosial memang. Makanya Mensos kemarin minta tolong kalau ada pejabat (bermain) ditindak," bebernya.

Temuan dugaan korupsi berjamaah itu, lanjut dia sudah diketahui pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

"Makanya (kemarin) saya didiundang Asisten 1 Provinsi sama sekda membahas ini bersama dinas sosial 24 kabupaten. Alasannya, mereka ketakuatan dikriminalisasi," katanya.

"Tapi menurutku tidak, kalau kita integritas, jujur dan tidak ada niat jahat maka aman kerja. Jangan takut," tegasnya.

Selain telah diketahui Pemprov Sulsel, dugaan korupsi dana bantuan sosial itu, kata dia juga berdasar atas permintaan langsung Menteri Sosial Tri Rismaharini, untuk diusut tuntas.

"Menteri Sosial Bu Risma, melalui salah satu personel di Bareskrim, minta pendataan BPNT. Dari semua itu, Sulsel yang serius melakukan penanganan," ungkapnya.

Keseriusan itu, lanjut Widoni dengan mengirim empat sampel hasil penyelidikan sementara di empat kabupaten (Sinjai, Takalar, Bulukumba, Bantaeng).

Merespon temuan di empat kabupaten itu, kata Widoni, Risma pun meminta BPK RI untuk melakukan percepatan hasil audit kerugian negara.

"Jadi Bu Risma sudah meminta ke kawan-kawan BPK untuk melakukan percepatan (audit). Kami ini juga sementara menunggu hasilnya," tutur perwira tiga bunga melati itu.

Sebenarnya, kata Widoni, kasus itu tidak butuh waktu lama untuk menetapkan tersangka jika BPK Provinsi Sulawesi Selatan, turut mendukung percepatan audit.

"Sebenarnya kasus ini, kalau BPKP kemarin cepat (lakukan audit), ini sudah selesai," tegasnya.

Audit kerugian negara dari dugaan korupsi bansos itu, pun kini ditangani Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Sementara itu, Kasubdit Tipikor Polda Sulsel Kompol Fadli, mengaku telah mengantongi nama-nama para calon tersangka.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved