Breaking News:

Tribun Sulsel

Status Kepegawaian Rudy Djamaluddin, Jayadi Nas, dan Muhammad Jufri Ganda, Penjelasan BKD Sulsel

Sehingga ketika aturan itu keluar, Pemprov Sulsel kemudian menyurat ke Unhas dan UNM pada Mei 2021.

Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM
Kolase Foto Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prof Rudy Djamaluddin, Kadis Pendidikan Prof Muhammad Jufri dan Kadis DPM-PTSP Jayadi Nas. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fakta baru terkait pengunduran diri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR Sulsel), Prof Rudy Djamaluddin mencuat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Selatan (BKD Sulsel), Imran Jausi menjelaskan terkait pengunduran diri mantan Pj wali Kota Makassar itu.

Imran menerangkan, status kepegawaian ganda kini tidak dibolehkan.

Hal tersebut bertentangan dengan aturan PermenPAN-RB Nomor 35 tahun 2018 dan aturan BKN nomor 5 tahun 2019.

"Nah sekarang ini, Prof Rudy terdaftar di Unhas dan Pemprov Sulsel. Artinya status kepegawaiannya ganda," ujar Imran dihubungi, Rabu (1/9/2021).

Sehingga ketika aturan itu keluar, Pemprov Sulsel kemudian menyurat ke Unhas dan UNM pada Mei 2021.

Karena tiga pegawai dari kampus tersebut, dua dari Unhas dan satu dari UNM diperbantukan di Pemprov Sulsel.

"Nah, dua bulan lalu penetapan status kepegawaian ini diberlakukan. Teman-teman yang bukan dari Pemprov Sulsel kita surati untuk memilih. Mereka adalah Rudy Djamaluddin, Jayadi Nas dan Muhammad Jufri," kata Imran.

Rektor Unhas Dwia Ariestina Pulubuhu kemudian menjawab surat tersebut sejak (9/6/2021).

Prof Dwia menolak Prof Rudy pindah ke Pemprov Sulsel, karena masih sangat membutuhkan tenaga Prof Rudy.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved