Breaking News:

Tribun Maros

Perda Pakaian Muslim di Maros Dibatalkan Usai Pertemuan Bersama Tokoh Agama, ini Alasannya

Keputusan ini keluar usai rapat bersama sejumlah organisasi keagamaan di Kabupaten Maros, Senin (30/08/21).

Penulis: Nurul Hidayah | Editor: Saldy Irawan
tribun-timur
suasana pertemuan Pemda dan DPRD Maros bersama sejumlah organisasi keagamaan di Kabupaten Maros, Senin (30/08/21). 

TRIBUNMAROS.COM, MAROS – Rencana pencabutan Perda No 16 tahun 2005 tentang berpakaian muslim dan muslimah di Maros, akhirnya dibatalkan.

Keputusan ini keluar usai rapat bersama sejumlah organisasi keagamaan di Kabupaten Maros, Senin (30/08/21).

Baik Pemerintah Daerah maupun DPRD Maros sepakat untuk mengeluarkan Perda nomor 16 tahun 2005 itu dari 29 daftar Perda yang diajukan untuk dicabut oleh DPRD Maros

Perda itu rencananya hanya akan direvisi agar sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Ketua Pansus pencabutan Perda, Rahmat Hidayat mengatakan, dengan pertemuan itu, Pemerintah dan DPRD bersama organisasi agama sepakat untuk tetap mempertahankan Perda itu tetap berlaku, namun perlu direvisi. 

"Jadi kesepakatannya, Perda ini tidak dicabut tapi akan direvisi agar sesuai dengan aturan yang berlaku di atasnya. Kita semua tidak punya niat untuk mencabutnya karena tidak ada yang sepakati itu," kata Rahmat.

Kedepannya, Pemda bersama DPRD Maros dan organisasi agama akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk menelaah lebih jauh persoalan hukum dan materi Perda yang akan diperbaharui. 

"Akan dibentuk Pokja nanti. Jadi kita sudah keluarkan Perda nomor 16 ini dari daftar Perda yang akan dihapus. Kita akan menelaah lebih lanjut soal payung hukum dan menyempurnakan isi Perdanya," paparnya. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Maros, Davied Syamsuddin yang memimpin pertemuan dengan organisasi keagamaan itu mengatakan, pada dasarnya Pemerintah Daerah tidak pernah mempertentangkan isi dari Perda itu hingga berinisiatif mengajukan pencabutan. 

“Kita tahu Perda ini sudah berumur 16 tahun dan banyak aturan yang menjadi dasar hukum diatasnya sudah berubah. Nah itu yang kami ingin rubah. Jadi bukan pada subtansi Perdanya, tapi pada dasar aturannya,” kata Davied. 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved