Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Camat Baru di Makassar

Danny Pomanto Kembalikan Jabatan 15 Eks Camat di Makassar, Pengamat: Itu Wajar

Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengembalikan jabatan 15 eks camat yang pernah didemosi pada tahun 2019 lalu.

Penulis: Andi Muhammad Ikhsan WR | Editor: Suryana Anas
Humas Pemkot Makassar
Wali Kota Makassar Danny Pomanto, saat melantik 15 camat baru di Anjungan Pantai Losari, Jl. Penghibur, Kecamayan Ujung Pandang, Jumat (2782021). 

TRIBUN-TIMIR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengembalikan jabatan 15 eks camat yang pernah didemosi pada tahun 2019 lalu.

Hal ini ditandai dengan pelantikan yang digelar di Anjungan Pantai Losari, Jl. Penghibur, Kecamatan Ujung Pandang, Jumat (27/8/2021).

Menanggapi hal ini, Pengamat Politik dan Pemerintahan Unhas, Lukman Irwan mengatakan, pergantian seperti itu wajar terjadi, apalagi dalam situasi pandemi covid. 

"Situasi saat ini dinilai, sebagai tantangan bagi pemerintah kota mala diperlukan sinergi, juga kesamaan visi di antara penyelenggaraan pemerintahan daerah," ujarnya

Sinergitas yang dimaksud, kata Lukman, mulai dari tingkat kepala daerah sampai tingkat kecamatan dan kelurahan.

"Itu wajar, bagi kepala daerah mencari figur untuk merealisasikan program strategisnya, memahami programnya dan membantu menyelesaikan pandemi covid," katanya

"Sehingga, proses resuffle atau pergantian atau pun promosi dan demosi sesungguhnya dibutuhkan oleh pemerintah daerah," lanjutnya.

Apalagi kata Lukman, banyak permasalahan mendesak dan perlu solusi. 

"Ditambah lagi masa jabatan kepala daerah sudah tidak lama lagi di 2024. Maka dibutuhkan percepatan," terangnya

Saat ditanyai apakah ada tendensi politis, ia tak ingin berspekulasi.

"Pasti ada penafsiran bahwa ada motif politik di balik itu, dan hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh kepala daerah," jelasnya.

Menurutnya, selama pemerintah memperlihatkan kinerja yang baik, maka masyarakat pasti akan mengapresiasinya.

"Tapi sepanjang, apa yang dilakukan bisa menyelesaikan masalah maka masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah itu sendiri," sambungnya.

Sepanjang kinerja memenuhi ekspektasi, kata Lukman, maka harapan masyarakat pasti akan menaikkan nilai dukungannya. 

Namun, dia menggarisbawahi, jika kepala daerah pun harus melakukan pendekatan yang lebih persuasif.

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved