Pemilihan Rektor Unhas
Incar Suara Menteri, Prof Farida Patittingi Juga Kuatkan Jaringan di Pusat
Suara Menristek Nadiem Makarim jadi rebutan di Pemilihan Rektor Unhas Periode 2022-2026.
Penulis: Siti Aminah | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Suara Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Menristek) Nadiem Makarim jadi rebutan di Pemilihan Rektor Unhas Periode 2022-2026.
Berdasarkan peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) Unhas terkait pemilihan rektor, Mendikbudristek punya bobot suara 35 persen dalam kontestasi ini.
Beberapa kandidat calon rektor telah menyampaikan strateginya agar bisa mengantongi suara menteri yang nilainya 9 suara.
Dekan Fakultas Hukum, Prof Farida Patittingi misalnya.
Prof Farida semakin memperkuat jaringannya di pusat.
Mantan pembantu dekan bidang kemahasiswaan dan alumni FH ini mengaku punya relasi di pusat yang bisa membantunya mendapatkan restu menteri.
"Kita semua melakukan komunikasi, dengan mitra sahabat, pejabat, tentu di sana di Jakarta juga teman-teman lain banyak yang dukung," beber Prof Faridah kepada tribun-timur.com.
Sementara itu, upayanya agar bisa memenangkan suara dari pusat yakni menghadirkan program selaras dengan kemendikbudristek.
Misalnya, mengimplementasikan merdeka belajar, kampus merdeka.
Menurutnya, merdeka belajar, kampus merdeka adalah kebijakan yang sangat fundamental dari Mendikbudristek.
Guru besar asal Kabupaten Bone ini juga massif melakukan komunikasi dengan anggota senat, MWA, dosen-dosen hingga kalangan mahasiswa.
"Saya kira seluruh anggota senat maupun MWA akan menetapkan sesuai dengan ekspektasinya terhadap satu figur atau calon yang dinilai layak dan tepat memimpin Unhas," jelasnya.
Prof Farida bilang, peta dukungan yang dimiliki tidak hanya dari fakultas hukum dan sosial, tapi hampir dari seluruh perwakilan fakultas.
"Yang memberi dukungan hampir seluruh fakultas, mudah-mudahan mereka sesuai dengan hati nurani menempatkan pilihannya, kita berharap bersama Unhas diberi pemimpin terbaik," harapnya.
Sebelumnya, kandidat calon rektor, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Prof Abdul Kadir mengaku sudah melakukan lobi-lobi di ranah pusat.