Usai Dikritik, DPRD Wajo Batalkan Pembelian Dua Randis Baru di Tengah Pandemi

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Pasca menuai sorotan dari berbagai kalangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wajo berencana membatalkan pembelian dua mobil dinas.

Dua mobil dinas itu dimaksudkan diperuntukkan untuk Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Wajo, dengan pagu anggaran Rp 1,027 miliar.

"Informasi yang kita terima dari ULP, yang mendaftar tidak ada yang lulus kualifikasi. Makanya kita akan batalkan sesuai juknis," kata Ketua DPRD Wajo, Andi Muhammad Alauddin Palaguna, saat dikonfirmasi Tribun Timur, Sabtu (21/8/2021).

Meski tak disebutkan secara rinci, Andi Alauddin menyebutkan bahwa anggaran untuk pembelian dua randis unsur pimpinan itu akan dialihkan ke kegiatan yang lebih esensial dan urgen.

"Anggaran yang tersedia akan kita alihkan ke kegiatan lain, tentu yang lebih penting dan mendesak," katanya.

Mobil dinas yang saat ini digunakan Wakil Ketua I, Firmansyah Perkesi dan Wakil Ketua II, Andi Senurdin Husaini adalah mobil dinas jenis Honda CRV keluaran 2014.

Mobil tersebut merupakan warisan dari Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Wajo periode 2014-2019 dan diklaim sudah mengalami kerusakan.

Dihubungi terpisah, Andi Senurdin Husaini mengaku telah menyimak polemik penolakan pelbagai elemen masyarakat terkait rencana pembelian randis itu.

"Artinya memang ada aturannya pimpinan berhak mempunyai kendaraan dinas, tapi kalau masyarakat mengkritisi pengadaannya itu hak setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapatnya, itu djamin undang-undang," katanya.

Politisi Partai Demokrat itu pun legowo apabila pengadaan mobil dinas untuknya ditiadakan pada tahun anggaran 2021 ini.

"Bagi saya tidak ada masalah tidak ada kendaraan dinas, saya tetap menjalankan fungsi dan kewajiban saya selaku wakil rakyat dan yang terpenting bekerja untuk rakyat. Itu prinsip saya," katanya.

Sayangnya, Wakil Ketua I DPRD Wajo, Firmansyah Perkesi yang dihubungi sampai saat ini belum memberikan respon terkait polemik pengadaan mobil dinas itu.

Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat mengkritisi rencana pembelian dua mobil dinas untuk pimpinan DPRD Wajo di tengah pandemi Covid-19 ini.

"Pembelian mobil dinas di tengah masa pandemi Covid ini sungguh melukai hati rakyat," kata Sekjen KAHMI Wajo, Muhammad Nur.

Menurutnya, para legislator disebutkan tidak memiliki "sanse of crisis", sebab alokasi anggaran untuk mobil dinas dinilai tidak esensial dan urgen.

"Anggaran 1 miliar, apabila digunakan untuk membantu masyarakat di tengah pandemi tentu sangat urgen dan sangat bermanfaat," katanya.

Selain itu, kritik juga datang dari aktivis Aliansi Mahasiswa Indonesia Wajo Bersatu (AMIWB), Rizal Ahmadi, yang meminta DPRD Wajo untuk menunda rencana pembelian mobil dinas untuk Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II.

"Di tengah pandemi ini, alangkah eloknya DPRD menunda membeli mobil baru. Apalagi mobil dinas saat ini masih layak digunakan," katanya.

Rizal menambahkan, wakil rakyat tersebut tentu lebih memahami kondisi rakyat yang saat ini tengah kesusahan di tengah pandemi Covid-19.

Bahkan, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Wajo, Sumardi Arifin juga ikut mengkritisi rencana pembelian dua randis baru itu.

"Rakyat tengah berada dalam kesulitan, ekonomi kita terpuruk. Kita berharap kepekaan sosial legislator di masa pandemi ini," katanya.

Sumardi menyarankan, alangkah bijaknya apabila rencana pembelian mobil dinas itu diurungkan.

"Sebab, randis yang ada saat ini sungguh masih layak digunakan. Apalagi kan saat ini kondisi pandemi, mobilitas kita juga dibatasi, jadi pembelian randis baru dirasa sangat tidak mendesak," kata lelaki yang akrab disapa Fassongko Tanre itu.