Jadwal Terbaru Pelaksanaan Musda Demokrat Sulsel, IAS dan Ni'matullah Siap Bertarung

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Gelaran Musyawarah Daerah Partai Demokrat Sulawesi Selatan masih menunggu jadwal dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sejauh ini.

Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Ni'matullah Erbe cs akan berakhir di Desember 2021 ini.

Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan keterlambatan gelaran musda dikarenakan pandemi Covid-19 yang belum mereda.

Herman mengatakan tahapan musda Demokrat sudah sempat jalan sebelum pandemi.

Namun Herman mengupayakan agar konsolidasi tingkat provinsi secepatnya bisa digelar.

Herman menyampaikan Musyawarah Partai Demokrat Sulawesi Selatan kemungkinan akan digelar pada bulan Oktober 2021 ini.

Forum tertinggi tingkat provinsi Sulsel itu akan memilih ketua dan membentuk kepengurusan baru masa bakti lima tahun ke depan.

"Kan karena pandemi-19, mereka jalan sebelum pandemi covid-19. Tapi saya akan melakukan percepatan, mungkin musda sekitar bulan Oktober," kata Herman.

Sejauh ini baru sempat DPD Demokrat provinsi sudah menggelar musda. Mulai dari DPD Demokrat Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Utara.

Dari keempat musda itu, seluruh ketua petahana berhasil terpilih kembali.

Demokrat Jawa Tengah kembali menetapkan Rinto Subekti, Sulawesi Barat menetapkan Suhardi Duka (Anggota DPR RI).

Sulawesi Tengah kembali menetapkan Anwar Hafid (Anggota DPR RI) dan Kalimantan Utara menetapkan Yansen Tipa Padan (Wagub Kaltara).

Herman mengatakan DPP Partai Demokrat di bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono membuka kesempatan seluas-luasnya setiap kader mencalonkan diri bertarung.

Namun, DPP menyiapkan sejumlah persyaratan calon Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel.

"Sejauh ini memang masih dinamis, siapapun silahkan untuk berkompetisi secara sehat, dan kami proses secara demokratis," kata Herman.

Sejumlah persyaratan itu kata Herman antara lain, memiliki leadership, integritas, loyalitas, kapasitas, kapabilitas.

Kemudian mampu merangkul semua pihak/rekonsiliasi, memiliki target menang baik secara individu maupun organisasi, mampu secara finansial, bersih, serta mampu melakukan konsolidasi sesuai target organisasi.

Sejauh ini, dari 11 partai politik pemilik kursi parlemen DPRD Sulsel, Partai Demokrat satu-satunya parpol yang belum melakukan musyawarah daerah.

Pada 2022 mendatang, tahapan awal pemilu 2024 akan dimulai yaitu verifikasi partai politik peserta pemilu 2024.

Gelaran Musyawarah Daerah Partai Demokrat Sulawesi Selatan berpeluang mempertemukan pertarungan Ullah melawan Ilham Arief Sirajuddin.

Baik IAS maupun Ni'matullah Erbe secara terbuka sudah menyatakan keinginannya maju bertarung.

Pertarungan IAS melawan Ni'matullah akan diselesaikan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), bukan lagi sistem voting atau pemungutan suara seperti Musda 2016 lalu.

24 ketua DPC se-Sulsel, ditambah 1 suara DPD, dan 1 suara DPP memilih maksimal 3 calon ketua.

Selanjutnya, 3 calon ketua nantinya akan dipilih oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, dan BP OKK DPP Demokrat.

Ni'matullah Erbe menyatakan keinginannya melanjutkan kepemimpinan Partai Demokrat Sulsel.

Namun Ullah, musda adalah ajang konsolidasi kader untuk memperkuat struktur dan infrastruktur partai, tidak boleh jadi ajang pertarungan yagn menyebabkan perpecahan.

"Belum sementara ini (konsolidasi DPC). Saya selalu bilang musda itu momentum konsolidasi, memperkuat kader, solid, tingkatkan respon kepada masyarakat. Kita tetap on the track pada cara berpikir itu," katanya.

Sementara dalam sejumlah kesempatan, IAS mengungkapkan punya ide dan gagasan kepemimpinan yang belum tuntas di Partai Demokrat.

Hal itu menjadi motivasi mantan Wali Kota Makassar dua periode itu ingin memimpin kembali Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Selatan.

Aco, sapaan, mengatakan punya tekad membawa Partai Demokrat memenangi pemilihan legislatif tingkat provinsi Sulawesi Selatan.

Aco yang terpilih memimpin Partai Demokrat tahun 2010 lalu mengundurkan diri pada 2014 akibat kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Alasan saya maju musda karena saya pernah memimpin Demokrat tapi tidak tuntas, belum tuntas ide dan gagasan saya. Ada hal yang harus dituntaskan," katanya.

"Seandainya saya tidak bermasalah hukum tahun 2014, saya yakin kita bisa dapat ketua DPRD Sulsel di Pemilu 2019," ujarnya.

Pria kelahiran Gowa 16 September 1965 itu mengaku punya rasa keterpanggilan untuk membawa Partai Demokrat jadi pemenang pemilu di Sulsel.

Ia mengatakan partai berlambang segitiga mercy itu punya peluang jadi pemenang pemilu jika dikelola dengan baik.

Aco meyakini sejumlah strategi yang pernah ia bangun saat memimpin Partai Demokrat masih relevan ke depan.

"Berdasarkan kejadian politik mendalam, saya berkesimpulan, kalau saya diberi kesempatan Insyaallah saya bisa bawa Partai Demokrat jadi pemenang pemilu," ujarnya. (*)

Laporan Kontributor TribunMakassar.com @bungari95