'Tak Perlu Ajari Cara Tanggung Jawab Terhadap Nyawa Manusia', Ada Curhat Saat Satpol PP Awasi Dokter

Imran menyebutkan edaran tersebut dikawal langsung oleh BKD dan Satpol PP.

"Itu hanya ingin memastikan bahwa surat edaran terkait kedisiplinan berjalan dengan baik," ujarnya.

Imran menegaskan, pendekatan yang dilakukan oleh tim yang bertugas lebih humanis. Hanya mengawasi berjalan tidaknya layanan di rumah sakit tersebut.

"Tidak sampai menjaga orang atau mengabsen, betul-betul hanya untuk memastikan surat edaran ini dipatuhi," tuturnya. 

Penyebab lainnya, tenaga kesehatan  harus mendahulukan tugas dan tanggungjawabnya sebagai ASN yang betugas di Pemprov Sulsel. 

Mereka harus dipastikan agar memenuhi jam kerjanya sebelum melayani pasien di RS swasta.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Sultan Rakib mengatakan, mereka bertugas mengontrol kedisiplinan dan keaktifan ASN dokter di tujuh rumah sakit milik Pemprov Sulsel. 

Masing-masing ditempatkan dua hingga empat personel.

"Sebelum turun kami koordinasi dengan BKD, asisten 1, inspektorat, dan Plt Gubernur Sulsel untuk mencari formula bagaimana sistem memonitoring ASN nakes," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan direktur rumah sakit sebelum mengimplementasikan edaran tersebut.

"Kami bertugas bukan untuk melarang dokter keluar, tapi memperkuat manajemen dokter supaya terpantau," tutupnya. 

Adapun rincian ASN dokter yang dijaga Satpol PP masing-masing:

RS Haji 48 (dokter, dokter spesialis)

RSK Gigi dan Mulut 42 (dokter gigi, dokter gigi spesialis)

RS Sayang Rakyat 32 (dokter, dokter spesialis),

RS Ibu dan Anak Fatimah 12 (dokter, dokter spesialis),

RS Labuang Baji 76 (dokter, dokter spesialis)

RSKD Dadi 43 (dokter, dokter spesialis),

RS Ibu dan Anak Pertiwi 15 (dokter, dokter spesialis)

Data ini belum termasuk nakes yang bertugas di Dinas Kesehatan Sulsel.(tribun-timur.com)