Breaking News:

Tribun Jeneponto

Bupati Jeneponto Serahkan 4 Ranperda ke DPRD Jeneponto

Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menghadiri rapat paripurna tingkat I dan II di gedung DPRD Jeneponto kemarin

Penulis: Muh Rakib | Editor: Suryana Anas
Humas Pemkab Jeneponto
Bupati Iksan Iskandar saat hadiri rapat paripurna di gedung DPRD Jeneponto 

TRIBUN-TIMUR.COM, JENEPONTO - Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menghadiri rapat paripurna tingkat I dan II di gedung DPRD Jeneponto, Selasa (03/8/2021).

Dalam rapat tersebut ada agenda penyerahan 4 rancangan peraturan daerah.

Ke 4 Ranperda merupakan inisiatif pemerintah Kabupaten Jeneponto yang dimaksud yakni rencana tata ruang 2021-2024, rencana induk pengembangan industri, pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan inovasi daerah. 

Secara normatif setiap rancangan peraturan daerah harus dibahas dan mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah.

Iksan Iskandar mengatakan bahwa ini merupakan syarat mutlak dan amanah undang-undang sekaligus menjadi indikator positif atas pemerintah dalam pembentukan peraturan daerah.

Dan merupakan sebagai produk hukum yang memberi legitimasi yuridis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Keberadaan ranperda ini secara subtansi sangat relevan dan dibutuhkan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan," ujarnya via rilis yang diterima tribun-timur.com, Rabu (4/8/2021) pagi.

Ia juga menjelaskan 4 item rancangan peraturan daerah adalah inisiatif pemerintah daerah tersebut.

- Ranperda tentang tata ruang wilayah Kabupaten Jeneponto tahun 2021-2024 memiliki kedudukan strategis terutama menjadi pedoman dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor.

- Bentuk ranperda tentang rencana induk pengembangan industri Kabupaten Jeneponto tahun 2021-2021 mengatur hal-hal terkait rencana pembangunan industri sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan program pembangunan industri daerah untuk jangka waktu 20 tahun.

- Ranperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sangat mendesak dalam memenuhi amanat konstitusional untuk segera menyelesaikan dengan beberapa regulasi nasional.

 - Ranperda tentang inovasi daerah merupakan peraturan daerah yang bersifat implementatif berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah.

Salah satu pertimbangan filosofinya yakni bahwa inovasi daerah merupakan peluang bagi daerah untuk berkreativitas dan berkarya guna melahirkan ide-ide serta gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru bagi pemerintah daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat

"Secara umum yang ke empat ranperda tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka menjadi landasan normatif bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat," tutup Iksan Iskandar.

Laporan Kontributor Tribun Jeneponto, Rakib

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved