Pemkot Makassar Siapkan 100 Ribu Paket Sembako

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai melakukan pendataan terhadap masyarakat yang berhak menerima Bantuan Sosial (Bansos).

Sebanyak 100 ribu paket sembako bakal disiapkan untuk dibagikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Dengan nilai sembako sekitar  Rp200 - Rp300 ribu per-paketnya.

"Saya mewajibkan seluruh SKPD, untuk menjadi verifikator data per-kelurahan. Karena kita ingin serentak dan cepat, maka kolaborasi ini sangat penting, sehingga camat dan lurah dalam dua hari ini sudah merampungkan data-data yang dibutuhkan," ujar Danny, Selasa (27/7/2021).

Danny menjelaskan, sumber data itu ada dua, dari detektor kemudian RT, lalu diverifikasi oleh lurah, Bhabinkamtibmas dan Babinsa.

Rencananya, setiap RT ditarget mendata 20 KK penerima Bansos. Namun, kata Danny, jumlah tiap warga kurang mampu di masing-masing RY berbeda.

"Masalah jumlah warga miskin per RT yang berbeda jumlahnya, nanti saling menutupi antara RT yang lebih 20 warga miskinnya dengan yang sedikit warga miskinnya," jelasnya.

"Semisal, ada RT yang warga kurang mampunya cuma 5, nanti bantuannya dipindahkan ke RT yang penerimanya ada lebih 20," lanjutnya.

Danny menjelaskan, ada dua indikator agar warga tersebut dianggap berhak menerima bantuan. 

Pertama warga terdampak langsung, dan tidak terdampak langsung.

Adapun dimaksud terdampak langsung yaitu, Pekerja yang terkenda PHK karena alasan Covid-19. Anak yang orang tuanya meninggal karena Covid.

Orang yang satu rumah terkena Covid-19, sehingga mereka tidak bisa beraktifitas (mencari nafkah).

"Untuk terdampak tidak langsung itu terkait tingkat kemampuan ekonominya. Tapi tidak boleh yang sudah terdaftar sebagai penerima PKH dan KPM," jelasnya.

Danny mengatakan bantuan ini terpisah dari bantuan pemerintah pusat.

"Bantuan 100 ribu paket sembako ini diluar 66 ribu dari pemerintah pusat," lanjutnya

Untuk kaum urban atau warga yang tidak ber-KTP Makasssar, Danny bakal menyiapkan slot khusus untuk mereka.

"Jadi biar KTPnya bukan Makassar, tapi dia punya tempat tinggal disini, itu tetao didata," katanya.

Meski kata Danny, pertanggungjawabannya sulit, namun bantuan ini demi kemanusiaan.

"Makanya yang kita data itu tempat tinggalnya, harus difoto melalui GPS Mapsnya, agar pertanggungjawabannya jelas," tutup Danny.

Sementara itu, Wakil Walikota Makassar, Fatmawati Rusdi mengingatkan, harus dilakukan double check, agar nama penerima tidak double.

"Dari 5 ribu RT di Makassar yang kita data adalah 20 KK per RT. Kita harus double check untuk validasi data yang ada," jelasnya

Jadi kata Fatma, untuk lebih validnya SKPD terkait,  harus membuat sebuah tim untuk validasi data.

"Jadi saya minta ini menjadi perhatian kita, agar tidak ada data penerima yang double," tutupnya.

Laporan tribuntimur.com, AM Ikhsan