Nakes Keluhkan Insentif Belum Dibayarkan Sejak Zaman Pj Rudy, Danny Pomanto: Saya Baru Tahu Sekarang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Danny Pomanto menerima keluhan sejumlah tenaga kesehatan (Nakes).

Para Nakes mengaku belum menerima insentif penanganan Covid-19 sejak September 2020 lalu.

Aduan tersebut diterimanya saat memimpin rapat kordinasi Makassar Recover di Lantai II Balaikota Makassar, Ruang Sipakatau, Rabu (21/7/2021).

Mendengar keluhan Nakes tersebut, Danny berjanji akan segera menyelesaikan persoalan itu.

Apalagi hal itu sejak tahun lalu ketika dia belum menjabat sebagai Wali kota.

"Saya juga baru tahu ini, tapi saya jamin di kepemimpinan Danny-Fatma, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi,," ujar Danny.

Danny juga baru mengetahui, jika insentif Nakes ternyata tak dianggarkan dalam APBD.

Melainkan hanya dianggarkan lewat Bantuan Tak Terduga (BTT).

"Betul, jadi saya sendiri baru tahu sekarang. Tindak lanjutnya anggarannya sudah ada, kalau tidak ada BTT ini anggaran pasti tidak ada," jelasnya

"Karena anggaran yang lalu tidak ada, sampai Maret sampai saya menjabat tidak ada, nanti BTT baru kita kasih masuk," lanjutnya.

Danny juga mengaku tak menduga insentif nakes belum dibayarkan bahkan sejak September 2020.

Dia menyebut hal ini menyakitkan bagi Nakes.

"Bisa dibayangkan itu, bulan 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 bulan itu tidak tercover di APBD, nanti tercover di BTT, artinya sangat menyakitkan nasib nakes," katanya.

Terkait persoalan ini, Danny berjanji segera mengatasinya karena dana insentif nakes pada dasarnya sudah ada.

Anggaran dana Nakes senilai Rp 42 miliar hingga Desember 2021. 

Dia juga menyebut persoalan ini hanya lebih merupakan persoalan administrasi.

"Anggarannya sudah ada sampai Desember 2021, totalnya ada Rp 42 miliar. Solusinya administrasi saja segera," katanya

Danny pun berharap, agar ia dibolehkan menandatangi SK pencairan sebelum dirinya menjabat, yaitu di Bulan September hingga Desember 2020.

"Mudah-mudahan saya bisa tandatangani mundur, kalau tidak ini persoalan baru lagi karena harus Pj Walikota sebelumnya yang harus tanda tangan," tutupnya.

Sebelumnya Plt Kepala Dinkes Kota Makassar, Hadijah Iriani mengaku butuh membutuhkan sekitar Rp9 Miliar melunasi tunggakan insentif mereka. 

Pembayaran itu mulai September sampai Desember 2020, atau tiga bulan.

"Nah sekarang ini baru satu bulan dibayar, selisih sisanya jadi September. Untuk Oktober, November, Desember itu belum," terangnya

"Diupayakan oleh BPKAD, jadi Nakes terkait dengan Covid-19 itu kita masih kurang hampir Rp9 Miliar," lanjutnya.

Iriani melanjutkan, upaya yang dilakukan dengan mengalokasikan dana dari Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) di APBD 2021. 

Ia berharap insentif nakes segera cepat dibayarkan.

Sehingga bisa fokus untuk pembayaran tahun 2021.

"Jadi bulan 9 sudah selesai, jadi kita harapkan dana BTT bisa menyelesaikan itu. Dan lanjut tidak boleh tidak dibayarkan sampai di bulan ini," jelasnya

Lebih lanjut, Iriani menyebut bahwa insentif nakes Covid-19 di RSUD Daya sudah terbayarkan sampai Desember 2020. 

Total anggaran yang dikucurkan untuk membayar mereka ialah Rp7 Miliar. 

"Kan kemarin yang turun anggarannya Rp7 Miliar lebih, ternyata kita membutuhkan anggaran Rp15 Miliar lebih. Jadi yang kita selesaikan dulu rumah sakit," pungkasnya

Laporan tribuntimur.com,AM.Ikhsan